PDIP Desak Pemprov DKI dan Kemenkes Benahi Alur Antrean Vaksinisasi Covid-19
Antrean vaksin dinilai berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI dan Kementerian Kesehatan benahi alur antrean terhadap calon penerima vaksin Covid-19. Antrean vaksin dinilai berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.
Politikus PDIP itu berujar, baik Pemprov DKI ataupun Kementerian Kesehatan sejatinya sudah mengantisipasi jumlah vaksinator dengan jumlah penerima vaksin, agar beban terhadap tenaga kesehatan tidak semakin berat di kondisi pandemi.
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Pelayanan vaksinasi yang juga mengganggu adalah menumpuknya penerima vaksin di beberapa titik, sementara di tempat lain tidak. Beban ini sejak awal seharusnya sudah diperkirakan dan dirancang agar merata," kata Gilbert, Rabu (24/2).
Mantan Wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI) menambahkan, vaksinasi di Jakarta terkesan tidak berempati terhadap tenaga kesehatan. Hal itu ditandai dengan perbandingan jumlah tenaga kesehatan dan calon penerima vaksin tidak imbang.
Bahkan, jumlah tenaga kesehatan untuk program vaksinasi sahgat kecil. Jika tidak ada pembenahan, kata Gilbert, pemangku kebijakan malah menimbulkan persepsi melakukan eksploitasi terhadap tenaga kesehatan.
"Saat pelaksanaan vaksinasi, terlihat betul kelelahan petugas dengan jumlah orang yang harus divaksin melebihi batas kemampuan tenaga yang ada. Walaupun Menkes dan Gubernur DKI tidak mempunyai latar belakang medis, seharusnya bisa berempati soal beban kerja dan manusiawi," tegas dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta panitia penyelenggara vaksinasi Covid-19 memperhatikan alur antrean bagi calon penerima vaksin. Hal ini sehubungan antrean vaksinasi di Tanah Abang yang membludak sehingga dibubarkan oleh polisi.
"Ke depan kita minta panitia yang menyelenggarakan vaksin di Pasar Tanah Abang agar mengatur secara teknis dan detail. Umpamanya, kedatangan calon yang akan menerima vaksin itu diatur jamnya jangan sekedar dibagikan kupon hari dan tanggalnya saja," kata Riza di Balai Kota, Selasa (23/2).
Riza menyebutkan, calon penerima vaksin hari ini di Tanah Abang sebanyak 500 orang. Dia menduga, persiapan untuk mengatur orang dengan jumlah tersebut tidak disiapkan dengan matang.
Ia pun meminta agar kejadian hari ini tidak ditanggapi negatif sebab menurutnya kondisi tersebut masalah sederhana.
"Saya kira ini masalah yang sangat sederhana sesungguhnya. Ke depan kita minta untuk segera dibenahi. Apa yang dilakukan kapolsek dan jajaran sangat baik dan menjadi pembelajaran bagi semua dalam rangka pelaksanaan vaksin agar tetap mengatur sedemikian pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan," tandasnya.
Di samping itu, Riza menganggap kondisi tersebut menunjukan animo masyarakat menerima vaksin cukup tinggi.
(mdk/ray)