PDIP Ingatkan Tugas MUI DKI Mengayomi Umat, Bukan Bikin Cyber Army
"Apakah MUI punya tugas sebagai siber, saya kira tidak. Sekarang justru terjadi kegaduhan, karena orang yang diberikan hibah menggunakan tidak sesuai tupoksinya," ucap Gembong, Senin (22/11).
Penggunaan dana hibah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta untuk membentuk tim siber, dinilai hanya memicu kegaduhan publik. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono berharap, MUI menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengayomi umat beragama.
"Apakah MUI punya tugas sebagai siber, saya kira tidak. Sekarang justru terjadi kegaduhan, karena orang yang diberikan hibah menggunakan tidak sesuai tupoksinya," ucap Gembong, Senin (22/11).
-
Apa yang diklaim oleh unggahan di media sosial X (Twitter) terkait dengan MUI? Beredar di media sosial X (Twitter) yang mengeklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk pro Israel di Indonesia.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana TNI AU mengebom Purwodadi yang dikuasai PKI? TNI AU Mengebom Purwodadi yang dikuasai PKI. Serangan udara itu berhasil membuat pasukan PKI kocar-kacir dan batal melakukan eksekusi pada sejumlah tawanan. Kadet Udara I Aryono menerbangkan pesawat, sementara Kapten Mardanus duduk di belakangnya menjadi observer udara. Mereka terbang rendah kemudian menjatuhkan bom di komplek kantor kabupaten. Misi itu sukses.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Gembong pun meyakini, pemberian dana hibah oleh Pemprov DKI kepada MUI DKI tidak diperuntukan membentuk tim siber. Keyakinan itu ditambah saat pembahasan bersama Komisi E yang bermitra dengan Dinas Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) tidak ada singgungan terkait tim siber MUI.
"Melalui pembahasan di Komisi E rasa-rasanya saya tuh enggak yakin kalau dia punya proposal yang mengajukan hibah untuk pembentukan cyber army," pungkasnya.
DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan, pembentukan pasukan siber untuk melawan ‘buzzer’ yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10,6 miliar.
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar dilansir Antara, Sabtu (20/11).
Untuk Lawan Hoaks
Menurut Munahar, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.
Munahar menjelaskan, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.
"Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma'ruf nahi munkar," katanya.
Dibela Wagub DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpendapat, setiap organisasi memiliki hak membentuk tim siber. Pendapat ini sehubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang kerap mengabarkan miring tentang Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Membentuk cyber army di semua organisasi, komunitas itu hak masing-masing ya," ucap Riza, Senin (22/11).
Riza menuturkan, pembentukan tim siber menjadi penting agar informasi yang beredar di media sosial tidak berisi informasi bohong, hoaks. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran aktif agar penyebaran berita bohong dapat diminimalisi, dengan tidak meneruskan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Politisi Gerindra itu juga meminta warga Jakarta agar tidak mudah terprovokasi atas hoaks. "Jangan mudah untuk terprovokasi, DKI Jakarta ini kota yang plural, kota yang heterogen," harapnya.
(mdk/rnd)