PDIP Tolak Jual Saham Bir: BUMD Banyak Merugi, PT Delta Djakarta Untung
Dia menegaskan belum ada pembahasan antara Pemprov DKI dengan DPRD melalui Komisi B, yang membidangi perekonomian, tentang rencana penjualan saham tersebut.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik sikap Gubernur Anies Baswedan yang tidak mempertimbangkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta. Dibanding berencana menjual saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta, Anies sebaiknya mengevaluasi kinerja BUMD yang merugi.
"Saat ini hampir semua BUMD merugi, tapi PT Delta membagi dividen Rp 82 miliar ke DKI. BUMD yang lain bisa minta PMD sampai beberapa triliun tapi hanya jadi parasit. Jadi yang mesti dilepas perusahaan mana?" katanya di Jakarta, Rabu (3/3).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Dia menegaskan belum ada pembahasan antara Pemprov DKI dengan DPRD melalui Komisi B, yang membidangi perekonomian, tentang rencana penjualan saham tersebut.
Politikus PDIP itu mengingatkan Anies agar tidak menjadikan DPRD sebagai tameng belum terlaksananya penjualan saham di perusahaan produsen minuman alkohol tersebut.
"Jangan digunakan alasan DPRD menolak penjualan untuk menutupi janji kampanye Anies yang tidak terukur sejak awal," tandasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Abdul Aziz mengingatkan Gubernur Anies Baswedan agar merealisasikan janji kampanye terkait penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta.
Aziz berpendapat kerugian yang diciptakan dari kelanggengan investasi di sektor minuman alkohol lebih banyak dibanding manfaat yang didapat Pemprov DKI.
"Ini merupakan janji Gubernur pada saat kampanye, yang menjadi kewajiban Gubernur untuk mewujudkannya semaksimal mungkin. Apakah Pemprov diuntungkan dengan saham ini ? Jelas diuntungkan dari sisi ekonomi tapi dari sisi dampak negatifnya juga harus diperhitungkan," kata Aziz.
Ketua Komisi B DPRD itu menambahkan, jika merujuk amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemprov justru masuk dalam kategori melanggar. Sebab, menurutnya, tindakan kriminal diawali dengan pengaruh minuman alkohol.
Baca juga:
Untung Rugi Pemprov DKI Jual Saham Bir
Menagih Janji Anies Baswedan Jual Saham Bir
PKS Ingatkan Anies Baswedan Janji Jual Saham PT Delta Djakarta
PAN Soal Saham PT Delta Djakarta: Anies Baswedan Harus Bisa Tegas Seperti Jokowi
Menengok Perizinan Investasi Miras di Indonesia Sejak 1931
Kepala BKPM Ungkap Asal Muasal Usulan Izin Investasi Miras
Fakta-Fakta Mengejutkan di Balik Pembatalan Izin Investasi Miras