Pemeriksaan Lurah Dan Bendahara Duri Kepa Non Aktif Tuntas Pertengahan November

Sigit menuturkan, materi pemeriksaan dalam kasus pinjam uang yang melibatkan Lurah Duri Kepa, Marhali dan Bendahara Devi Ambarsari itu ditelisik lebih luas. Khususnya, dugaan aliran dana jika tuduhan pinjaman uang benar terjadi.

2021-11-03 16:39:22

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menargetkan pemeriksaan terhadap Lurah dan Bendahara Duri Kepa non aktif rampung pertengahan November. Disebutkan bahwa Inspektur Provinsi, Saefullah, sudah mengekspos kasus ini di Komisi A DPRD pada Selasa (2/11).

"Kemarin ekpos Pak Inspektur di Komisi A, kami minta dirampungkan paling akhir pertengahan November ini," ucap Sigit di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/11).

Sigit menuturkan, materi pemeriksaan dalam kasus pinjam uang yang melibatkan Lurah Duri Kepa, Marhali dan Bendahara Devi Ambarsari itu ditelisik lebih luas. Khususnya, dugaan aliran dana jika tuduhan pinjaman uang benar terjadi.

Sebab, imbuh Marhali, kerja bendahara yaitu mengeluarkan uang, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hampir dipastikan akun rekening kelurahan tidak menampung uang masuk.

"Akun kelurahan hanya untuk bicara soal pengeluaran," sebutnya.

Kendati dalih pihak Kelurahan Duri Kepa menyebutkan pinjaman uang untuk membayar honor RT RW, Sigit menegaskan bahwa tidak ada mekanisme pengelolaan keuangan daerah meminjam uang ke pihak pribadi untuk kepentingan institusi.

Lebih lanjut, Sigit menerangkan, hampir mustahil alasan pinjaman uang untuk kebutuhan membayar honor lantaran sebelummya aparatur sipil di tingkat kecamatan ke bawah melalukan rembuk terlebih dahulu terkait perencanaan pembangunan di kelurahan.

Dari rembuk tersebut, ucap Sigit, akan muncul prakiraan anggaran yang akan dihabiskan.

"Artinya, mohon maaf tidak ada eskalasi yang tidak terprediksi. Harus dipisahkan antara mekanisme perencanaan dan tata kelola," tandasnya.

Sebelumnya, seorang warga Kota Tangerang, berinisial S, melaporkan Lurah Duri Kepa, Jakarta Barat, Marhali ke Polres Metro Tangerang lantaran diduga meminjam uang namun tak kunjung dikembalikan. Menurut SK, pinjaman yang mengatasnamakan Kelurahan Duri Kepa, untuk pembayaran honor RT RW.

"Yang saya laporkan bukan bendahara dan lurah, tapi lurahnya yang saya laporkan karena pejabat tertinggi di sana lurah bukan bendahara kan," ucap S Kamis (28/10).

S menceritakan kronologi pinjaman uang berbuntut laporan ke polisi itu lantaran bendahara Kelurahan Duri Kepa, bernama Devi Ambarsari menghubunginya melalui sambungan telepon dan mengatakan membutuhkan dana untuk membayar honor RT bulan Mei 2021 sebesar Rp340 juta.

S sempat menanyakan penyebab honor RT RW tak kunjung cair, dan dijawab Devi karena keuangan kelurahan minus.

Karena memiliki kedekatan dengan Devi, Sandra mentransfer sejumlah uang ke rekening 51 RT yang diterima S. Hingga pada Juni 2021 total uang yang telah ditransfer sebesar Rp264,5 juta.

"Tapi dari lurahnya sendiri tidak mengakui, tidak pernah menerima uang pinjaman dari saya," kata S.

Merasa jengkel dengan pengakuan Lurah Marhali yang mengaku tidak pernah meminjam uang, S meminta Marhali untuk cetak rekening koran.

Dalam kasus ini, S mengaku tidak pernah bertemu dan membahas khusus terkait pinjaman dengan Marhali.

"Saya enggak pernah bertemu dengan Pak Lurah, tapi saya pernah ketemu dengan Pak Lurah, tidak ada proyek apapun," ucapnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Lurah Duri Kepa, Marhali pun membantah adanya penerimaan uang dari perorangan untuk membayar honorarium RT RW.

Marhali menyebutkan, transfer yang dilakukan antara Devi dan S sebagai pinjaman pribadi yang mengatasnamakan kelurahan atau instansi.

"Itu tidak ada, masa honor kelurahan dibayar sama seseorang, bukan dari kelurahan," ucap Marhali.

Marhali menuturkan, selama ini honorarium ditransfer langsung dari Pemprov DKI. Memang untuk September ini terjadi penundaan pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.

Kelurahan, kata Marhali, sudah berkomunikasi dengan RT RW dan sepakat honor akan dibayar pada Desember.

Mengenai kasus ini, pihaknya bahkan memanggil Devi sebagai bendahara untuk menjelaskan duduk perkara transfer tersebut. Hanya saja, sejak 3 September, kelurahan berkirim surat kepada Devi tak pernah direspon.

Perihal adanya penggunaan kop surat yang dipakai saat meminta transfer kepada Sandra, ditegaskan Marhali bahwa itu tanpa sepengetahuan dirinya.

Marhali pun mengaku siap memberikan keterangan kepada polisi agar kasus ini dapat menemui titik terang.

"Saya menunggu dipanggil saja biar terang benderang. Saya siap," tegas Marhali.

Baca juga:
Pemprov DKI Copot Lurah dan Bendahara Duri Kepa Buntut Dugaan Penipuan Rp264 Juta
Usut Kasus Kelurahan Duri Kepa, Polisi Tangerang Minta 'Jangan Mau Digiring Opini'
Buntut Kasus Pinjam Uang, Lurah dan Bendahara Duri Kepa Dinonaktifkan
Wagub DKI Minta Kasus Penggelapan Catut Nama Lurah Duri Kepa Diusut
Pemkot Jakbar Bebas Tugaskan Lurah dan Sekretaris Bendahara Duri Kepa
Inspektorat Didesak Selidiki Kasus Bendahara Kelurahan Duri Kepa Pinjam Uang ke Warga
Respons Wagub DKI soal Kelurahan Duri Kepa Pinjam Duit Warga buat Bayar Honor RT
Bendahara Pinjam Rp264 Juta ke Warga, Lurah Duri Kepa Bilang 'Itu Atas Nama Pribadi'

(mdk/ded)