Pemprov DKI akui 332 data PNS perlu diverifikasi satu per satu

"Orangnya masih dicari dan nama-namanya ada. Kita harus pastiin satu per satu," ujar Suprianto

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pendataan ulang mengenai status kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS). Ini dilakukan setelah beredar kabar adanya PNS fiktif dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Suprianto mengatakan, berdasarkan catatannya terdapat 332 orang yang perlu diverifikasi. Karena tidak menutup kemungkinan mereka sudah bukan lagi berstatus sebagai PNS DKI Jakarta.

"Orangnya masih dicari dan nama-namanya ada. Kita harus pastiin satu persatu. Bisa saja sudah pensiun atau meninggal," jelasnya kepada merdeka.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4).

Namun demikian, Suprianto memastikan, tidak ada gaji yang diberikan kepada PNS yang sudah berhenti atau pensiun. Sehingga tidak ada kerugian negara yang disebabkan ‎adanya PNS fiktif ini.

"Enggak ada kerugian. Kalau pegawainya enggak ada itu baru merugikan negara. Makanya sekarang kami sedang bersurat dengan BKN untuk meminta format klarifikasi data," jelasnya.

Suprianto menambahkan, sejauh ini tidak ditemukan adanya PNS fiktif. Hanya saja, masih ada 68 PNS yang belum melakukan registrasi ulang secara elektronik.

"Memang tadi kategori 68 orang bisa saja pensiun, meninggal, harus dipastikan ibaratnya orang ada kita bilang meninggal. Semua instansi di Indonesia mengalami ini. Mereka harus telusuri. Kalau 68 itukan ada nanti diklarifikasi sama SKPD-nya," tutupnya.

Baca juga:
Ribuan PNS fiktif di DKI karena tak daftar ulang secara elektronik
Ahok akan pecat PNS DKI yang belum lapor harta kekayaan
Puja puji Saefullah ke Ahok, ngaku nyaman walau sering dikritik
Terjerat kasus UPS, Alex Usman masih terima gaji
BKD DKI pastikan tak ada PNS fiktif & tetap terima gaji