Pemprov DKI Anggarkan Rp1,3 Miliar Untuk Pin Anggota DPRD Baru
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Yuliadi membenarkan pengadaan tersebut yang digunakan sebagai tanda pengenal anggota dewan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pengadaan pin untuk anggota DPRD DKI baru dengan total dana senilai Rp1.332.351.130. Pengadaan pin ini masuk dalam mata anggaran 'Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya'.
Dalam laman apbd.jakarta.go.id, anggaran pin emas anggota dewan masuk dalam anggaran Sekretariat DPRD yang masuk ke dalam nomenklatur Pin Emas Anggota DPRD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Yuliadi membenarkan pengadaan tersebut yang digunakan sebagai tanda pengenal anggota dewan.
"Untuk tanda pengenal sebagai anggota dewan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/8).
Ada dua jenis emas yang dianggarkan, yakni emas seberat 5 gram untuk 132 orang dengan anggaran Rp552.703.800. Sementara, emas seberat tujuh gram untuk 133 orang total Rp779.647.330
Emas yang dianggarkan ialah dengan jenis 22 karat dan harga per gram sebesar Rp761.300 per gram.
Yuliadi menegaskan, penggunaan pin untuk anggota DPRD DKI sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan ukurannya juga sudah ditetapkan sesuai aturan.
"Kita kasih dua, ada yang kecil dan gede. Yang gede untuk acara resmi dan kecil untuk acara biasa," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Dari informasi yang beredar, anggaran itu akan digunakan bagi pin emas anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Sebanyak 106 anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada 26 Agustus 2019. Ke-106 anggota tersebut berasal dari 10 partai, yaitu PDI-P, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, PSI, PKB, Nasdem dan PPP.
Baca juga:
Anies Soal Saham PT Delta: Warga Jakarta Butuh Air Bersih, Bukan Air Beralkohol
Persiapan Formula E Diperkirakan Butuh Dana Rp305,2 Miliar
Kejar Penyerapan Anggaran, Anies Pangkas Rp2,99 Triliun di APBDP 2019
Penjelasan Anies Soal Kenaikan Rp6,9 Triliun di RAPBD DKI 2020
Anies Ajukan Penambahan Modal BUMD Rp11 Triliun di RAPBD DKI 2020
DPRD Pilih Fokus Bahas RAPBD 2020 Dibanding Wagub DKI
Anies Yakin Formula E Akan Gerakan Perekonomian di Jakarta