Pemprov DKI Nilai ERP Lebih Efektif Atasi Kemacetan Dibanding Ganjil Genap
Berdasarkan hasil kajian, Syafrin mengatakan, ERP sangat efektif. Dia pun sepakat dengan kajian Korlantas Polri terkait hal ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji sistem aplikasi yang tepat untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) bekerja sama dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem ERP ini dinilai akan lebih efektif mengatasi kemacetan dibandingkan penerapan ganjil genap.
"Pasti (lebih efektif). Ganjil genap ini salah satu kebijakan antara, yang harus diambil untuk jangka mendesak sebelum masuk kepada conjunction pricing tadi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana sistem pemerintahan di Kerajaan Kuningan? Menurut sejarah, Kerajaan Kuningan memiliki sistem pemerintahan yang sudah terpola dengan baik ketika itu.
-
Bagaimana sistem pemerintahan Malaysia dipilih? Dalam tatanan unik, raja akan dipilih oleh dan digilir di antara para raja dari sembilan negara bagian Malaysia yang masih dipimpin raja. Empat negara bagian lain tak dipimpin oleh raja.
-
Di mana sistem pemerintahan negara serikat diterapkan? Contoh negara serikat termasuk Amerika Serikat, Brasil, dan India.
-
Kapan sistem kelas BPJS dihapuskan ? Meskipun penghapusan kelas tersebut telah diumumkan, penerapan penuh dari kebijakan ini baru akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025.
Berdasarkan hasil kajian, Syafrin mengatakan, ERP sangat efektif. Dia pun sepakat dengan kajian Korlantas Polri terkait hal ini.
"Sangat efektif karena begitu kita masuk ke dalam conjunction pricing, maka kita bisa meng-adjust berapa biaya yang dibutuhkan, yang akan dikenakan kepada pengguna. Semakin macet jalan semakin mahal," jelasnya.
Syafrin menilai, pengguna jalan akan lebih memilih menggunakan transportasi publik. Namun, dia tak menyebutkan berapa persentase perkiraan ERP dapat mengatasi kemacetan dibandingkan ganjil genap.
Beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung terkait ERP ini. Kejaksaan Agung kemudian meminta Pemprov DKI melakukan tender ulang.
"Sekarang untuk langkah ke depannya kita akan minta apa yang disebut dengan kaji ulang terhadap dokumen yang ada. Itu dilakukan tahun 2020 sesuai dengan instruksi gubernur itu harus kita akselerasi tetapi dikaji lagi terkait teknologi yang akan digunakan. Kami sedang koordinasikan dengan Dirjen Aptika hal ini," pungkasnya.
Baca juga:
Korlantas Polri sebut ERP Lebih Solutif dari Ganjil Genap
Pemprov DKI Akan Lelang Ulang ERP 2020
Minta ERP diterapkan Tahun 2019, BPTJ Nilai Ganjil Genap Tak Bisa Berlangsung Lama
VIDEO: Janji Anies Lanjutkan Proyek ERP
Anies Akan Lelang Ulang ERP
Kelanjutan ERP, Anies Baswedan Ingin Gunakan Teknologi Terbaru
Dishub DKI Jakarta: ERP Kita Tetap Progres