Pemprov DKI rampung bahas RAPBD 2016, akan diserahkan ke Kemendagri

Ahok akan sampaikan rampungnya pembahasan RAPDB 2016 di rapat Paripurna DPRD DKI.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta (RAPDB) 2016 telah selesai pada 14 Desember kemarin. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan menyampaikan hasil penyusunan RAPBD 2016 ini ke DPRD melalui paripurna.

"SE RKA (Surat edaran rencana kerja dan anggaran) diterbitkan oleh pak gubernur dan Alhamdulillah kerjasama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sangat baik erat dan kompak sehingga dalam kurun waktu yang dua hari, RKA bisa diselesaikan dirapikan disempurnakan oleh tim yang dikomandoin BPKAD bersama kita Bappeda," terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/12).

"Nanti Pak Gubernur akan menyampaikan pidato untuk mengantarkan RAPBD ke DPRD secara resmi melalui paripurna yang nanti akan diikuti dengan paripurna untuk penyampaian pandangan umum fraksi dilanjutkan dengan jawaban atas pandangan umum fraksi oleh Pak Gubernur yang akan dilangsungkan di hari Sabtu," sambungnya.

Dia mengklaim, pembahasan APBD DKI 2016 kali ini untuk pertama kalinya dilakukan dengan terperinci.

"Kali ini pula kita penuhi hampir tidak ada lagi aturan-aturan yang terlewat, mudah-mudahan seluruh aturan-aturan kita penuhi baik formatnya, substansinya maupun mekanismenya kita berusaha penuhi secara komplet. Mudah-mudahan pembahasan selanjutnya masih akan diikuti untuk RAPBD ini bisa lebih lancar lagi karena kita sudah berproses dengan cukup detil," jelasnya.

Dengan finalnya RAPBD 2016, maka pihaknya segera mengirimkan ke Kemendagri untuk kembali dibahas bila ada yang kurang. Namun bila lengkap akan segera disahkan menjadi APBD 2016.

Ditambahkan Kepala BPKAD, Heru Budi Harton, setelah pembahasan RAPBD rampung, akan dilakukan elektronik planning yang nantinya akan menginput semua penganggaran kegiatan selama 2016.

"Kepala bapeda sudah menginput kurang lebih 80 persen komponen, begitu hari selasa migrasi kepada kami dalam posisi e-budgeting, memang ada penyesuaian-penyesuaian kembali dan itu sebagian dari proses. Ada beberapa dinas-dinas yang harus kembali mengisi komponen-komponen dan itu tidak banyak 15 persen. Dan ada penyesuaian input kembali satuannya dan itu semua kita akomodir. Ada yang tidak bisa kita akomodir seperti contoh dia ingin mengubah sesuatu belanja yang tidak mestinya itu tidak kita akomodir," pungkasnya.

Baca juga:
Anggarkan laptop Apple untuk DPRD, Ahok sebut Rp 10 juta tak berarti
Laptop anggota DPRD merek Apple, Ahok anggarkan Rp 10 juta per orang
Lucu, gara-gara SPJ naik dan dapat laptop DPRD-Ahok mesra
Makin akur, DPRD minta laptop Rp 1,6 M biar modern, Ahok kabulkan
Senang dapat laptop, Taufik bilang ' ini baru parlemen modern'
M Taufik: Dulu makan lobster mesti nombok, tekor!
Tanpa seremoni, Ahok dan DPRD DKI resmi teken MoU KUA-PPAS 2016