Penerimaan DKI Terancam Defisit Diduga Akibat Kesalahan Cara Pengelolaan Anggaran
Selain itu, perubahan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 juga berubah dari Rp95,995 triliun turun sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp89,4 triliun. Ini mengindikasikan bahwa semakin lama, keuangan daerah dikelola dengan tidak cermat dan tidak profesional.
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ini karena anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 hampir defisit.
Selain itu, perubahan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 juga berubah dari Rp95,995 triliun turun sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp89,4 triliun. Ini mengindikasikan bahwa semakin lama, keuangan daerah dikelola dengan tidak cermat dan tidak profesional.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Cinta Mega mengatakan, ancaman defisit penerimaan saat ini karena menurut data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI bahwa realisasi penerimaan dari sektor pajak hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp31,56 triliun dari target Rp44,54 triliun alias baru terealisasi sekitar 70 persen. Sehingga masih ada kekurangan sekitar 12,98 triliun lagi yang harus dikejar hingga akhir tahun nanti, padahal waktu tinggal dua setengah bulan lagi.
"Jangan sampai kondisi defisit ini akan mengganggu pelayanan publik, Pemerintah Provinsi harus melihat sektor apa yang bisa dioptimalisasi lagi, saya melihat Pajak Kendaraan Bermotor masih banyak tunggakan yang belum ditagihkan, itu harusnya bisa terus dikejar," katanya di Jakarta, Jumat (25/10).
Berdasarkan data dari BPRD, dia mengungkapkan, tunggakan pajak kendaraan bermotor di DKI hingga Desember mencapai Rp2,2 triliun. Selain itu PDIP juga menyoroti mengenai retribusi daerah yang mengalami penurunan sejak tahun 2018 lalu, jika sebelumnya pada tahun 2017 retribusi daerah menembus 624 miliar, tahun 2018 anjlok menjadi 560 miliar. Pemprov harus melakukan evaluasi terkait turunnya penerimaan tersebut agar tidak terjadi lagi di tahun 2019.
APBD 2020 Tidak Transparan
Terkait dengan APBD 2020 Pemprov mengajukan perubahan pada rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Dari yang semula Rp95,9 triliun direvisi menjadi Rp89,4 triliun, berkurang Rp6,5 triliun. Hal ini sudah diprediksi sebelumnya, karena melihat banyaknya anggaran yang tidak berkualitas masuk dalam KUA-PPAS 2020.
Seperti anggaran pembuatan website dinas kebudayaan yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar.
"Kenapa tidak dioptimalkan saja website yang sudah ada agar lebih menarik bagi wisatawan, tidak perlu semahal itu anggarannya," ujar Cinta Mega.
Selain itu, masih banyak lagi anggaran yang tidak cermat lainnya. Seharusnya sejak awal KUA-PPAS dipublikasikan saja, biar rakyat membantu untuk menyisir anggaran-anggaran tersebut. Sehingga APBD 2020 benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat.
(mdk/fik)