Penerimaan Pajak DKI Merosot, DPRD DKI Harap Sri Mulyani Bantu Anies
Pemprov DKI, lanjut dia, perlu mencarikan solusi pendanaan. Pihaknya amat terbuka untuk diajak berdiskusi dan bekerja sama demi menemukan solusi terkait merosotnya penerimaan.
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan penerimaan Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan selama merebaknya pandemi Covid-19. Hal ini perlu dicarikan jalan keluarnya.
"Penerimaan pajak DKI Jakarta turun semua. Perlu perhitungan yang tepat dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kami ingin melihat ini di luar kacamata politik, agar kita tidak saling menyalahkan," kata dia, kepada wartawan, Jumat (8/5).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Pemprov DKI, lanjut dia, perlu mencarikan solusi pendanaan. Pihaknya amat terbuka untuk diajak berdiskusi dan bekerja sama demi menemukan solusi terkait merosotnya penerimaan.
"Kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," tegas dia.
Dia pun menyinggung peran pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19. Misalnya dari segi pendanaan. Jika melihat praktik di negara lain, dana untuk penanggulangan wabah bisa mencapai 20 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).
"Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov. Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB, negara lain ada yang 10 persen-20 persen. Kami berharap ada penjelasannya," ungkapnya.
Dia pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bersedia memberikan masukan konstruktif kepada Pemprov. Bendahara Negara itu diharapkan bisa membantu Anies mencarikan jalan keluar mengatasi penerimaan pajak yang merosot.
"Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," ujar dia.
"Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," tandasnya.
Baca juga:
M Taufik Bela Anies Baswedan Soal Pembagian Bansos di DKI
Pendapatan Pemprov DKI Menurun, Anies Dinilai Telat Antisipasi Dampak Covid-19
Wakil Ketua DPRD Minta Pemerintah Pusat Tak Memojokkan DKI soal Anggaran Bansos
Usulan PSI Soal Penarikan Commitment Fee Formula E Dinilai Tepat
Anies Didesak Perjuangkan Usulan PSI Soal Penarikan Commitment Fee Formula E Rp560 M
Gerindra dan NasDem Tolak Usulan Bansos Sembako Diubah Jadi Bantuan Tunai