Pengamat Trisakti: Reklamasi rugikan nelayan & untungkan kapitalis

"Dari rencana reklamasi yang akan dibiayai swasta saja sudah terlihat keberpihakan pemerintah ke arah mana," ujar Joga.

Reklamasi di pantai utara Jakarta yang direncanakan pemerintah Ibu Kota, akan berdampak negatif pada nelayan. Hal itu disampaikan pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga.

"Reklamasi akan merusak ekosistem laut dan itu menekan kesejahteraan nelayan," ujar Joga seperti dikutip dari Antara, Senin (16/11).

Mangrove sendiri adalah tanaman pesisir yang hidupnya bergantung pada pasang surut air laut. Dengan adanya reklamasi, paparan air laut ke mangrove akan berkurang. Mangrove, yang juga lazim disebut hutan bakau, adalah tumbuhan yang berfungsi menjadi pencegah terjadinya sedimentasi pada ekosistem laut lain yaitu lamun dan terumbu karang, serta tempat berkembang biaknya ikan-ikan. Jika ini terganggu, akan menimbulkan kerugian besar bagi nelayan.

Karena itulah Joga berpandangan, pemerintah DKI tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil terkait rencana reklamasi pantai utara Jakarta. Sebab, wilayah reklamasi nantinya akan dijadikan apartemen, superblok, yang disebut Joga hanya akan menguntungkan pihak kapitalis (pemodal).

"Dari rencana reklamasi yang akan dibiayai swasta saja sudah terlihat keberpihakan pemerintah ke arah mana. Tidak ada usaha, misalnya saja untuk melestarikan mangrove yang sudah ada," tutur dia.

Sebelumnya, terkait wilayah reklamasi, Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa di dalam peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya disebutkan pengembang wajib memberikan lahan kepada Pemprov DKI seluas lima persen dari hasil reklamasi. Namun, sertifikat kepemilikan tetap atas nama Pemprov DKI Jakarta.

"Kewajiban itu di luar dari fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) sebesar 40 persen dari luas lahan reklamasi. Sehingga, kami akan mewajibkan kebijakan tersebut kepada seluruh pengembang," ujar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama .

Dia menuturkan dengan adanya sistem tersebut, nantinya para pengembang akan diwajibkan untuk membangun rumah susun (rusun) terpadu bagi para pekerja yang berada di pulau reklamasi, mengingat setiap pulau akan dibangun dengan konsep yang megah.