Penundaan pembahasan Raperda Reklamasi tunggu keputusan ketua DPRD
Penundaan sudah disepakati para pimpinan DPRD DKI yang lain.
DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda sementara pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Namun penundaan tersebut masih menunggu keputusan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) Meri Hotma mengatakan, penundaan tersebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan empat hari lalu. Alasannya, dua raperda tersebut tengah menjadi pembicaraan dan ada indikasi kecurangan.
"Tunda dulu kan ya. Kita perhatikan perduli dengan situasi dan itu hasil Rapim," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/4).
Menurutnya, proses pembahasan yang dilakukan terhadap dua Raperda ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ketika ditanya soal dampak yang mungkin terjadi, dia enggan memberi komentar.
"Dibahas mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2010 diatur bagaimana kami membahas Raperda. Tahapan itu kami lakukan," jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, keputusan penundaan sudah disepakati oleh seluruh pimpinan dewan. Sayangnya, saat rapat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tengah sakit. Sehingga belum ada keputusan.
"Keputusannya masih nunggu Pak Ketua (Prasetyo) aja. Ya ditunda dulu. Karena masih menyisakan banyak masalah," tutur politisi PKS ini.
Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan. Menurutnya, pembahasan dua raperda ini tidak pelu dilanjutkan. Terlebih Partai Demokrat tidak pernah setuju dengan adanya pembahasan dua raperda tersebut.
"Demokrat sejak awal tidak setuju dengan pembahasan itu," tutupnya.
Baca juga:
Menteri Ferry: Reklamasi pantai harus beri manfaat untuk negara
DPRD DKI segera hentikan pembahasan raperda soal reklamasi
Survei Indo Barometer: Mayoritas warga tolak reklamasi teluk Jakarta
Politisi PDIP bantah terima Rp 5 M dari Agung Podomoro Land
Ahok ngaku sering bertemu Aguan, tapi tak bahas reklamasi
Cerita Sanusi pindah ke Balegda jelang pembahasan raperda reklamasi
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).