Penyertaan Modal Daerah Paling Banyak Dipangkas di APBD-P DKI 2020
DPRD DKI memaklumi pemangkasan anggaran untuk APBD-P 2020. Apalagi, pajak atau pendapatan daerah saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan program-program yang seharusnya dikerjakan tahun ini.
APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 31,04 persen dari semula Rp87,9 triliun menjadi Rp60,6 triliun. Kondisi itu disebabkan kondisi pandemi Covid-19.
Mengatasi kondisi tersebut, Pemprov dan DPRD DKI bersepakat memangkas anggaran tahun ini. Salah satunya dari pos penyertaan modal daerah (PMD).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Kesepakatan bahwa dipotong di sini, dipotong di sana, yang banyak dipotong kan PMD dari DKI, banyak dipangkas," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, Selasa (27/10).
Politikus PKS itu menuturkan, besaran pemangkasan anggaran yang dilakukan nilainya berbeda-beda. Tetapi Aziz memastikan, tidak ada pemangkasan anggaran untuk program yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas.
Misalnya untuk anggaran penanganan banjir tidak terlalu banyak dipangkas. Sebab penanganan banjir sangat penting dan berdampak pada masyarakat.
Begitu juga sebaliknya, menurut Aziz program yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat akan dipotong dengan persentase cukup besar.
Aziz memaklumi pemangkasan anggaran untuk APBD-P 2020. Apalagi, pajak atau pendapatan daerah saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan program-program yang seharusnya dikerjakan tahun ini.
"Karena ada pandemi ini kita melakukan efisiensi dan juga pemotongan anggaran dan sebaginya. Karena realistis lah, pajak kita yang kita collect belum cukup untuk memenuhi itu semua," tuturnya.
Baca juga:
DPRD dan Pemprov DKI Kembali Rapat APBD-P 2020 di Puncak Bogor
Pembahasan APBD-P DKI di Puncak Dinilai Rawan Anggaran Siluman
Anggota DPRD DKI Tanggapi Polemik Rapat APBD-P di Puncak: Terlalu Kaku
Rapat Anggaran Pemprov & DPRD DKI di Puncak Belum Kantongi Rekomendasi Bupati Bogor
Wagub DKI Sebut Tak Semua Anggota DPRD Ikut Bahas APBD-P di Puncak
DPRD DKI Targetkan APBD Perubahan 2020 Bisa Disahkan Pertengahan November