PKS Dukung Jakarta Kembali Berlakukan 'Rem Darurat' Covid-19
Anggota fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung jika Pemerintah Provinsi DKI menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Dukungan ini mengingat, kondisi penularan Covid-19 di Jakarta semakin tidak terkendali dengan lonjakan kasus setiap hari.
Anggota fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung jika Pemerintah Provinsi DKI menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Dukungan ini mengingat, kondisi penularan Covid-19 di Jakarta semakin tidak terkendali dengan lonjakan kasus setiap hari.
"Ya, karena keadaan sudah sangat parah," kata Aziz, Kamis (7/1).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Di mana kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdeteksi? Mereka dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Maret 2020, setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
Dia mengaku prihatin dengan kapasitas tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 di persentase lebih dari 80 persen. Menurutnya, angka tersebut sangat membahayakan jika Pemprov tidak mengambil kebijakan rem darurat, PSBB ketat.
Aziz yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD itu juga mengingatkan Pemprov DKI, mempersiapkan segala infrastruktur dan fasilitas selama PSBB ketat berlangsung. Misalnya, bantuan langsung tunai atau disebut dengan bantuan sosial tunai (Bansos) tunai.
"Kapasitas seluruh RS Covid-19 hampir full, dan wisma atlet juga hampir penuh, sudah saatnya kebijakan tersebut diperketat sampai ada penurunan kasus. Yang harus diperhatikan adalah hal ini harus diikuti turunnya BLT agar masyarakat kecil tidak terlalu terdampak secara ekonomi," jelasnya.
Terkait bantuan sosial tunai, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, bantuan sosial tunai akan didistribusikan melalui transfer dari Bank DKI. Nantinya Bank DKI akan mentransfer kepada penerima yang telah terdaftar.
"Pendataannya, semua warga DKI Jakarta sudah terdaftar di Dukcapil dan sudah otomatis dimasukkan ke Bank DKI," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/1).
Sedangkan untuk pendataan dan pembuatan kartu Bank DKI sudah mulai dilakukan. Nantinya masyarakat dapat melakukan penarikan sendiri melalui mesin ATM.
"Dalam 10 hari ke depan akan dibagikan kartunya dan kemudian kartu ini, kartu ATM, bisa diambil di (mesin) ATM-ATM di seluruh wilayah Jakarta," ujarnya.
Riza menerangkan, proses pengambilan kartu akan disiapkan, misalnya di sejumlah sekolah yang telah disiapkan oleh Bank DKI.
"Kita nanti akan siapkan sekolah di sekitar warga, (kartu ATM) diambil di sekolah. Jadi harus ketemu langsung, face to face. Sudah disiapkan daftarnya, tanggal berapa datang, ke mana, nanti diatur," jelasnya.
Selain itu, Riza mengatakan, bantuan sosial (bansos) dari APBD akan disalurkan melalui Bank DKI. Pusat penyaluran akan dibagi dua dari 6 wilayah yang ada di Jakarta.
"Dari APBD itu melalui Bank DKI jadi dibagi dua dari enam wilayah Kabupaten Kota DKI Jakarta," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/1).
Dia menjelaskan ada pengurangan jumlah penerima bantuan APBD di Jakarta saat ini. Dari yang sebelumnya 2,45 juta, kini menjadi sekitar 1,9 juta.
"Jadi memang ada pengurangan jumlah dari yang sebelumnya sebesar total 2,45 juta penerima sembako, sekarang hanya satu koma sekian tidak sampai 1,9 kurang-lebih," terangnya.
Pengurangan itu terjadi karena adanya pendataan ulang dari proses evaluasi. Sebelumnya, Riza menyebut penerima bantuan di DKI tidak semua tercatat warga Jakarta.
Baca juga:
Pemkab Bogor Cari Bantuan Tambah Ruang Isolasi
Daftar Daerah yang Kembali Berlakukan PSBB Mulai 11 hingga 25 Januari
Menteri Sri Mulyani Nilai Dampak Covid Masih Akan Terasa Sepanjang 2021
Bupati Sebut Angka Kematian di Garut Akibat Covid-19 Tertinggi se-Jabar
Lacak Penyebaran Covid-19 dengan Tes Swab PCR Drive Thru
Pemkab Bogor Mulai Kewalahan Tangani Pasien Covid-19