PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendorong ada lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau disebut DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota setelah Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota negara.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengusulkan pemilihan langsung DPRD tingkat II dan wali kota itu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), yang saat ini dibahas di DPR RI.

"Kita berkepentingan terhadap RUU DKJ yang sedang dibahas di DPR RI. Ada beberapa yang kita kritisi pertama kekhususan di Jakarta jangan sampai berbeda dengan kekhususan di Papua, di Yogja, sama di Aceh di mana di daerah yang saya sebut tadi mereka ada pemilihan langsung wali kota, juga ada pemilihan langsung DPRD 2," kata Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoiruddin di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Menurut Khoiruddin, aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Terlebih menurut Khoiruddin, Jakarta memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

"Jakarta yang penduduknya 9,8 juta lebih besar ketimbang Yogja ya jangan sampai di Jakarta tidak ada pemilihan wali kota dan DPRD 2. Itu harapannya," ujar Khoiruddin.

Oleh sebab itu, Khoiruddin mengatakan, fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak sejutu RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden. Khoiruddin menyebut, pemilihan langsung harus tetap dipertahankan.

"Tidak setuju (presiden dan wakil presiden ditunjuk presiden). Semua partai (di DPR RI) sudah sepakat tidak setuju," ucap Khoiruddin.