Politikus PDIP DKI minta tiang monorail tak usah dihancurkan

Sebab dia menilai, tiang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil keputusan untuk memutuskan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM). Keputusan ini didukung oleh DPRD DKI Jakarta. Namun, tiang pancang seharusnya dapat digunakan untuk hal lain, bukan dihancurkan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, tiang pancang seharusnya tidak serta merta dihancurkan. Sebab dia menilai, tiang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain.

"Kalau mau dihancurin pasti memakan biaya lagi. Kenapa tidak dari dulu diperhatikan estetika kota Jakarta dan baru sekarang mau dihancurin. Waktu membangun kan sudah buat macet juga," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/1).

Dia menambahkan, tiang yang sudah banyak berdiri di kawasan Jalan Kuningan dan Setiabudi ini bisa digunakan untuk moda transportasi lain, sebagai contoh light rail transid (LRT). Sehingga semua moda transportasi dapat saling terhubung dan tidak ada pemborosan anggaran.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, pemerintah daerah harus lebih hati-hati dalam melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Sebab pengalaman seperti PT JM seharusnya tidak terjadi kembali. Sebab masyarakat yang paling dirugikan dalam kasus ini.

"Yang jelas harus memenuhi syarat, harus jelas. Jangan ada kendala modal atau dana segar dari pihak swasta. Kalau perlu DPRD DKI dilibatkan dan diberikan pemaparan," tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan membangun light rail transid (LRT). Padahal Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menolak program tersebut dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, dirinya tidak akan mundur dalam pembangunan moda transportasi berbasis rel ini. Sebab dia meyakini, pembangunan LRT dapat dilakukan tanpa harus menggunakan APBD DKI Jakarta.

"Pembatalan LRT itu memang benar. Karena konsepnya LRT itu betul-betul harus dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami libatkan BUMD," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menambahkan, walaupun pembangunan LRT akan melibatkan pihak swasta, Pemprov DKI Jakarta tetap akan mendapatkan keuntungan.? Dari keuntungan tersebut, maka akan ada alokasi silang untuk transportasi publik.

"Karena setelah saya hitung. Kalau swasta mau (kelola) kami masih untung. Kalau untung kami punya duit ngapain kami kasih swasta. Ini kan transportasi umum. Kenapa nggak kami ambil untungnya lalu subsidi untuk beli bus atau kereta yang lebih murah," jelasnya.