PSI Minta Ketegasan Anies Baswedan Soal Usulan Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI
Michael mengungkapkan, sebenarnya polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali. Seperti halnya pada awal 2015 dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat membatalkan usulan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.
Anggaran RKT tersebut meliputi gaji, penghasilan tidak langsung, hingga kegiatan sosialisasi ataupun reses anggota dewan. Dia menyatakan, akibat pandemi Covid-19 Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan pendapatan hingga adanya pemotongan gaji.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang diajak Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik? Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
"Pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen. Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," kata Michael dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12).
Dia mengungkapkan, sebenarnya polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali. Seperti halnya pada awal 2015 dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Michael menerangkan, seorang gubernur memiliki otoritas tinggi terkait anggaran milik pemerintah daerah. Karena hal itu, dia mengharapkan, Anies memiliki keberanian untuk menolak pengajuan anggaran.
"Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 82,5 triliun.
Dalam besaran anggaran tersebut terdapat pula kenaikan untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 888,6 milliar untuk 106 anggota dewan dalam setahun.
Atau pendapatan setiap anggota diusulkan menjadi Rp 8,38 miliar dalam setahun. Berdasarkan data rancangan anggaran RKT yang diperoleh Liputan6.com anggaran tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, kegiatan sosialisasi, dan reses.
Untuk RKT DPRD DKI 2021 setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173 juta atau Rp 2,07 miliar setiap tahun dan sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh). Ini terdiri dari uang representasi, paket, tunjangan keluarga, jabatan, beras, komisi, badan, perumahan, komunikasi, dan transportasi.
Lalu, pendapatan tak langsung anggota dewan diusulkan sebesar Rp 1,7 miliar atau mendapatkan Rp 143 juta setiap bulan. Pendapatan tak langsung ini terdiri dari kunjungan dalam provinsi, luar provinsi, lapangan komisi, rapat kerja dengan eksekutif, tunjangan sosperda, ranperda, dan sosial kebangsaan.
Kemudian pendapatan tak langsung seperti Bimtek Sekwan luar daerah Rp 60 juta, Bimtek Fraksi luar daerah Rp 60 juta dan tunjangan reses diusulkan Rp 144 juta.
Selanjutnya untuk kegiatan sosialisasi dalam setahun mencapai Rp 3,3 miliar dan reses Rp 960 juta. Bila dikalkulasikan anggaran kerja anggota dewan mencapai Rp 8,3 miliar.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PPP: Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Kurang Tepat di Masa Pandemi
Bansos Covid-19 Dinilai Makin Lemah, DPRD DKI Malah Minta Naik Pendapatan
Wacana RKT DPRD DKI 2021 Rp8,3 M, PKB Minta Pertimbangkan Kebatinan Warga
Tolak Kenaikan Anggaran DPRD, PSI Singgung Warga di PHK Hingga Tunjangan PNS Dipotong
PSI Harap Fraksi di DPRD DKI Juga Tolak Usulan Kenaikan Tambahan Pendapatan 2021
Pelototi Penggunaan APBD, Kemendagri Gandeng BPKP