Rapat Soal Anggaran dengan PNS DKI, Ketua Komisi A Ingatkan Anggota DPRD Tak Ngegas
Pihak eksekutif dihujani pertanyaan dari para anggota Komisi A DPRD. Kebanyakan dari anggota meminta penjelasan mata anggaran. Misalnya, dua anggaran pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Tingkat Kota Jakarta Pusat. Selain itu, biaya PPSU juga dipermasalahkan.
Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif Pemerintah Provinsi Jakarta untuk pertama kali. Rapat hadiri oleh seluruh Wali Kota Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Pihak eksekutif dihujani pertanyaan dari para anggota Komisi A DPRD. Kebanyakan dari anggota meminta penjelasan mata anggaran. Misalnya, dua anggaran pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Tingkat Kota Jakarta Pusat.
-
Apa yang dimaksud dengan DBD? Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi penyakit yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi lagi karena sudah kebal terhadap virus dengue.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara DBD ditularkan? Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama di berbagai negara tropis dan subtropis, terutama di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan gejala DBD muncul? Setelah terinfeksi, seseorang dapat mengalami gejala DBD dalam beberapa hari.
Dua anggaran KUA-PPAS untuk perkara tersebut senilai Rp47,8 juta per tahun dan Rp38 juta. Anggota Komisi A dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengingatkan ketelitian Wali Kota Jakarta Pusat mengenai anggaran tersebut sebab menurutnya, anggaran itu bisa masuk ke dalam anggaran biro hukum.
"Bukankah ini anggarannya ada di biro hukum? Atau ini anggaran turunan di biro hukum atau anggaran tersendiri? Kalau bisa dimasukan ke biro hukum ini bisa dimasukan. Biar jangan ada dobel anggaran," kata August, Jakarta, Senin (28/10).
Senada dengan rekan satu fraksinya, William Aditya Sarana, meminta penegasan variasi anggaran honor untuk PPSU. Ia membandingkan biaya PPSU di Kelapa Gading sangat tinggi dibandingkan wilayah Menteng.
"Kenapa di Kelapa Gading PPSU-nya Rp10 miliar, tapi di Menteng cuma Rp2 miliar, rasionalisasinya apa," kata William.
Banyaknya pertanyaan mengenai detil mata anggaran KUA-PPS yang diajukan anggota Komisi A membuat pimpinan rapat bereaksi.
Ketua Komisi sekaligus ketua rapat, Mujiyono, mengingatkan agar anggotanya tidak berapi-api menguliti segala pengajuan mata anggaran dari pihak eksekutif. Menurutnya untuk detil seperti itu ada pada tahapan selanjutnya.
"Saya ingatkan begini, untuk detilnya itu bisa waktu RAPBD, jadi nge-gasnya nanti saja, detilnya per mata anggaran nanti aja," kata Mujiyono.
Baca juga:
KUA-PPAS Belum Direvisi, DPRD DKI Tunda Rapat Pembahasan APBD 2020
Penerimaan DKI Terancam Defisit Diduga Akibat Kesalahan Cara Pengelolaan Anggaran
KUA-PPAS 2020 Dipangkas, Pemprov DKI Efisiensikan Kunker Hingga Konsumsi Rapat
Alasan Pemprov DKI Turunkan APBD 2020 Rp6 Triliun Jadi Rp89,4 Triliun
DPRD DKI Prioritaskan Pembahasan Anggaran Ketimbang Pemilihan Wagub
Pemprov DKI Gelontorkan Rp1,7 Miliar untuk Jakarta Dance Carnaval 2019