Sandiaga sebut KJP Plus sudah bisa tarik tunai
Contoh keperluan yang harus dibayar tunai, Sandi mencontohkan biaya transportasi dan buku. Dia memastikan Dinas Pendidikan akan memonitor ketat penggunaan dana tunai agar tidak disalahgunakan. Namun, politisi Gerindra ini tidak menjelaskan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan KJP Plus bagi 124 ribu peserta yang mengajukan permohonan tahun ajaran baru. Saat ini, siswa dapat mengakses dana bantuan secara tunai dan nontunai.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, alasan pemberian izin tarik tunai KJP karena banyak kebutuhan anak yang tidak dapat dibayar secara nontunai.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa saja persyaratan pindah memilih di DKI Jakarta? Berikut syarat dan dokumen pendukung pindah memilih:1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, harus disertai surat tugas ditandatangani oleh Pimpinan Instansi hari pemungutan suara atau perusahaan dan cap basah 2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, baik pasien maupun keluarga yang mendampingi harus disertai surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, harus dilengkapi surat keterangan dari panti sosial atau panti perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, ditandatangani oleh Pimpinan Instansi atau perusahaan dan cap basah 4. Menjalani rehabilitasi narkoba, harus dilengkapi surat keterangan dari Pimpinan Lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh Pimpinan dan cap basah5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan 6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi harus disertai surat keterangan belajar dari kampus/lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah.7. Pindah domisili harus dilengkapi dengan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru 8. Tertimpa bencana alam harus dilengkapi dengan surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa9. Bekerja diluar domisilinya harus dilengkapi dengan surat tugas atau keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
"Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dicover KJP sebelumnya. Kita sudah ada guidlinesnya. Datanya bisa langsung ke dinas pendidikan. Selama dua tahun KJP, banyak yang terima kasih, tapi ada tambahan yang mereka perlukan dalam bentuk tunai," katanya di kantor Baznas, Jakarta Pusat, Kamis (7/6).
Contoh keperluan yang harus dibayar tunai, Sandi mencontohkan biaya transportasi dan buku. Dia memastikan Dinas Pendidikan akan memonitor ketat penggunaan dana tunai agar tidak disalahgunakan. Namun, politisi Gerindra ini tidak menjelaskan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan.
"Nanti ada dari Dinas Pendidikan memastikan penggunaannya berkaitan dengan pendidikan.
Akan dimonitor dgn seksama. Prosesnya ini akan melibatkan seluruh elemen pendidikan," jelasnya.
Diketahui, dana rutin KJP Plus yang disalurkan setiap bulan, untuk siswa SD, besaran dana Rp 250.000 dan dapat ditarik tunai Rp 100.000 per bulan. Kemudian untuk siswa SMP, besaran dana Rp 300.000 dan dapat ditarik tunai Rp 150.000 per bulan. Sedangkan untuk siswa SMA, besaran dana yang didapatkan Rp 420.000 per bulan dan dapat ditarik tunai Rp 200.000.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KJP Plus bisa ditarik tunai, tapi untuk transportasi
Sandiaga akan fokus bangun Jakgrosir di Kepulauan Seribu
Permintaan Djarot ditolak, Ancol digratiskan saat diminta Anies
Gubernur Anies rencanakan pemegang KJP masuk museum gratis
Anies pastikan KJP Plus berikan pendidikan gratis hingga SMA
Penerima KJP meningkat, Djarot akui masih ada penyimpangan