Sandiaga tegaskan serius hentikan reklamasi
Dia menyebut ada kesalahan dalam pengajuan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan proyek reklamasi sehingga Pemprov DKI memutuskan bersurat ke Kementerian ATR/BPN. Sebelum bersurat, ia mengaku persoalan itu telah lama dipetakan.
Pemprov DKI Jakarta bersurat ke Kementerian ATR/BPN menarik surat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi C, D dan G. Permintaan tersebut tertuang pada surat nomor 2373/-1.794.2 tertanggal 29 Desember 2017 silam.
Surat ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan proyek reklamasi. Demikian disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Rabu (10/1) di Balai Kota.
-
Kapan Sandiaga Uno menyampaikan pesan ini kepada para calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Jakarta? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, mengingatkan kepada para pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta untuk membenahi permasalahan biaya hidup rakyat.
-
Apa pesan Sandiaga Uno untuk para calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Jakarta? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, mengingatkan kepada para pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta untuk membenahi permasalahan biaya hidup rakyat.
-
Siapa yang menurut Sandiaga Uno paling berperan dalam menciptakan lapangan kerja di Jakarta? Menurut dia hal itu perlu disiapkan karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. "Dan itu harusnya adalah pemberdayaan UMKM. Karena UMKM itu menciptakan 97 persen lapangan kerja kita," katanya, seperti dilansir dari Antara.
-
Di mana Sandiaga Uno kuliah dulu? Beginilah potret lawas Sandiaga Uno saat masih mengenyam pendidikan di Amerika.
-
Apa yang dibahas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno? Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,
-
Bagaimana Sandiaga Uno membantu warga Pancoran? Sandiaga langsung memberikan bantuan untuk mengembangkan potensi yang sudah ada. "Kita beri bantuan tambahan tiga kolam bioflok dengan diameter 200 cm, 2.250 bibit ikan lele dan pakan ikan hingga panen. Tentu juga kita beri pendampingan dan pelatihan budidaya ikan lele," sambung Sandiaga.
"Kita sudah mengirimkan suratnya dan ini menunjukkan kita sudah serius untuk menghentikan reklamasi dan kita langkahnya konkret-konkret saja," jelasnya.
Melalui surat itu, Sandiaga menegaskan, pihaknya ingin menyampaikan pesan yang jelas baik kepada pengembang maupun masyarakat luas bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin menata ulang setiap kebijakan publik dengan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.
Terkait pengembang yang telah mengeluarkan sejumlah uang mencapai Rp 400 miliar lebih untuk lahan reklamasi, politisi Gerindra ini mengatakan, pihaknya siap mengembalikan.
"Kami siap. Dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat dan oleh karena itu kami masih yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya," jelasnya.
Sandi mengungkapkan, pihaknya akan patuh dengan hukum. Pihaknya juga akan menepati janji untuk menghentikan proyek reklamasi.
"Sesuai dengan janji kami, kami hentikan reklamasi dan konsekuensi hukumnya. Tentunya akan kami tata dan kami siapkan segala langkah-langkah agar apa yang kami lakukan dalam koridor hukum," tegasnya.
Dia menyebut ada kesalahan dalam pengajuan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan proyek reklamasi sehingga Pemprov DKI memutuskan bersurat ke Kementerian ATR/BPN. Sebelum bersurat, ia mengaku persoalan itu telah lama dipetakan.
"Alhamdulillah kemarin kami sudah bersurat dan berproses. Apapun yang menjadi konsekuensi itu tentunya kami siap menghadapinya dan sebagai sisi pemerintah, sisi negara kami tak boleh kalah sama pengembang. Kami sangat kondusif kepada pebisnis untuk membuka lapangan kerja. Tapi kalau ini mencederai masyarakat, rasa keadilan daripada masyarakat, negara harus hadir," pungkasnya.
Baca juga:
Anies minta BPN serahkan data HGB yang diterbitkan untuk lahan reklamasi
Kasus korupsi proyek reklamasi, polisi periksa Kadis Tata Ruang & Pertanahan DKI
Soal pencabutan HGB pulau reklamasi, BPN DKI tunggu perintah Menteri Sofyan Djalil
Anies minta BPN batalkan HGB pulau reklamasi C, D dan G
Lingkungan hidup jadi alasan Anies cabut Raperda reklamasi Jakarta