Serapan anggaran DKI rendah, Hanura desak Anies definitifkan pejabat Plt
Gubernur DKI Anies Baswedan diminta segera mendefinitifkan pejabat yang masih Pelaksana tugas (Plt) di jajaran Pemprov DKI. Hal tersebut, berpengaruh dengan serapan anggaran. Hingga Selasa (24/7), data penyerapan belanja langsung baru Rp 9,665 triliun atau 24 persen, dari total anggaran belanja langsung Rp 40,175 T.
Gubernur DKI Anies Baswedan diminta segera mendefinitifkan pejabat yang masih Pelaksana tugas (Plt) di jajaran Pemprov DKI. Hal tersebut, berpengaruh dengan serapan anggaran. Hingga Selasa (24/7), data penyerapan belanja langsung baru Rp 9,665 triliun atau 24 persen, dari total anggaran belanja langsung Rp 40,175 triliun.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menyatakan, pejabat Plt tidak berani menggunakan anggaran untuk menjalankan program karena takut berurusan dengan hukum. Sebab, mereka menilai seorang Plt tidak memiliki kewenangan penuh.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
"Setiap saya turun ke bawah, warga mengeluhkan pembangunan jalan lambat. Ada beberapa tembok kali hampir roboh, kali belum dikeruk, dan pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran besar tak jalan," kata Ongen di gedung DPRD DKI, Selasa (24/7).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu mengungkapkan banyak pejabat vital di lingkungan Pemprov DKI masih berstatus Plt. Di antaranya, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).
Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut dia, ini efeknya sangat besar ketika Anies-Sandi lamban menetapakan para pejabat tersebut.
"Ini sudah ingin pembahasan APBD Perubahan 2018. Makanya segera didefintifkan dan ganti yang tak bisa kerja. Hanura ini, partai pendukung pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Kami ingatkan ini," tegas dia.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu mengultimatum, Anies-Sandi jika dalam waktu 10 hari tidak mendefinitifkan pejabat dan mengganti yang tak produktif, Hanura DKI akan menjadi oposisi. Jangan, sampai anggaran ada tak terserap secara baik akibat lamban kerja.
"Ini demi warga DKI. APBD untuk pembangunan. Kalau saja, belanja langsung masih 24 persen, itu mengerikan. Kami akan jadi oposisi sejati nanti. Kalau masih lemot," tambah dia.
Dia menegaskan, langkah ini diambil bukan karena ada titipan pejabat atau proyek. "Hanura, Insya Allah tidak ada seperti itu. Ongen mengaku, prihatin dengan warga yang mengadu. Pejabat juga takut mau jalankan program menggunakan APBD, kalau masih Plt," ungkapnya.
Ongen juga mengingatkan, Anies-Sandi harus evaluasi kinerja lurah Pisangan, Jakarta Timur karena menyusahkan warga. Ada warga meninggal mengurus surat kematian susah. "Warga hampir serbu itu kantor. Akhirnya, urus di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur. Saya kembali ingatkan, segera serapan dinaikkan dan Plt didefinitifkan. Satu lagi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Sudin SDA Jakarta Timur harus diganti karena lambat kerjanya," tandasnya.
Baca juga:
Rendang, nasi goreng hingga kerak telur bakal disajikan untuk para atlet Asian Games
Halangi Patung Selamat Datang, JPO Bundaran HI akan dibongkar
Anies: Kemarin diminta tetap di Jakarta, tadi didatangi terlibat capres
Sandiaga Uno luncurkan stiker aman saji Asian Games 2018
Anies soal Kali Item: Kalau dulu dibersihkan, kita gak terima masalah ini
Ketua DPRD sindir Pemprov DKI: Tak sulit merawatnya, cuma mau atau tidak?