'Silat Lidah' di Balik Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI saat Pandemi

PSI Tantang Risalah dan Rekaman Pembahasan RKT Dibuka

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar menegaskan kembali partainya tidak pernah menyetujui kenaikan RKT menjadi Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI di tahun 2021. Keputusan tersebut sudah bulat di internal partai.

"Sikap PSI jelas bahwa segala pembahasan kenaikan hak dewan harus mempertimbangkan asas kepantasan dan kewajaran. Di saat ratusan ribu warga Jakarta kehilangan pekerjaan karena pandemi dan 1,7 juta warga Jakarta mengalami pengurangan jam kerja, kenaikan gaji wakil rakyat itu tidak pantas," katanya kepada merdeka.com.

Taufik menegaskan jika PSI ikut setuju dengan kenaikan RKT tersebut. Bahkan sebelumnya dalam rapat, PSI ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, Michael menantang agar rekaman saat pembahasan RKT dibuka ke publik.

"Dibuka saja risalah semua dan rekaman," tegasnya.

Dia memastikan, seluruh anggota PSI sudah memahami apa yang menjadi instruksi partai terkait RKT. Michael berharap sikap PSI menolak RKT naik juga diikuti partai lain sebagai bentuk empati pada warga yang sedang susah secara ekonomi karena pandemi.

"Seluruh anggota DPRD PSI sudah paham instruksi partai, sudah dibahas secara internal dan keputusannya adalah menolak kenaikan gaji ratusan miliar di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat Jakarta. Wakil rakyat harus berempati dengan kondisi masyarakat yang sedang susah. Kami harap kami tidak sendirian dalam menolak kenaikan gaji di tengah pandemi ini," tutupnya.

APBD DKI Seharusnya Untuk Penanganan Covid-19

Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan RKT ini jelas-jelas tidak memiliki argumen yang cukup kuat. Dari aspek manapun, dia menilai, kenaikan ini sangat tidak dapat dimaklumi.

Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa DPRD DKI Jakarta seharusnya tidak menaikan RKT tersebut. Pertama, sudah bisa diprediksi bahwa kinerja DPRD 2021 tidak sepadat 2020 atau tahun 2019 berhubung karena kita masih terhimpit masalah Covid-19. Kedua, Jakarta Sendiri lebih banyak berkutat pada aspek PSBB. Jadi ketentuan untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan juga dicegah

"Ketiga, anggaran APBD juga berkurang. Seperti kita ketahui, APBD DKI hanya mengumpulkan anggaran sekitar setengah dari APBD normal DKI Jakarta. Sehingga dengan begitu kenaikan ini sangat tidak realistis," katanya saat dihubungi, Selasa (1/12).

Keempat, Ray menambahkan, Jakarta juga termasuk salah satu daerah yang paling banyak berutang ke pemerintah pusat. Sangat tidak patut anggaran utang dipakai untuk kepentingan dan kegiatan yang tidak semestinya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken surat perjanjian kerjasama pinjaman pemulihan nasional dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Pada perjanjian pinjaman ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun.

"Kelima, hingga tahun 2021, musibah Covid-19 nampaknya belum akan berujung. Dengan begitu dan sudah semestinya persentasi anggaran APBD DKI Jakarta harus sebesar-besarnya untuk kepentingan penanggulangan Covid-19," terangnya.

Melihat kondisi tersebut, dia berharap, Anies memiliki komitmen kuat agar dana daerah sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan publik.

"Di era Anies belum terjadi pembangunan yang signifikan. Infrastruktur yang sekarang berkembang lebih banyak merupakan warisan dari Gubernur-gubernur sebelumnya. Saya kira apa yang jadi ketegasan Ahok pada periode sebelumnya terhadap rencana anggaran yang tidak masuk akal untuk dicoret. Kita ingat jadi satu kata yang sangat populer dari Ahok, pemahaman nenek lho! Saya berharap Anis bisa setegas Ahok dalam hal ini," tutup Ray.