Soal UMP, buruh sebut Anies-Sandi langgar kontrak politik

Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto menjelaskan, demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kaum buruh terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sesuai janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto menjelaskan, demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kaum buruh terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sesuai janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Bahkan Dwi mengungkapkan Anies-Sandi melanggar kontrak politik yang dibuatnya saat kampanye Pilkada DKI beberapa waktu lalu.

"Kita sampaikan kepada beliau adalah bahwa kita minta komitmen dan janji beliau terkait UMP dimana pada saat zaman kampanye Pilkada DKI terjadi sebuah kontrak politik dengan buruh DKI Jakarta dia mengatakan bahwa akan menetapkan UMP di atas PP 78," kata Dwi, usai demo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11).

Pihaknya merasa hanya menjadi komoditas politik Anies dan Sandiaga Uno. Dia juga kembali menyebut Anies-Sandi tidak menempati kontrak politiknya.

"Itu makanya kita katakan hanya dijadikan alat komoditi karena dia jadikan suara kita hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 ini, kita katakan jadi alat komoditi," jelas Dwi.

Saat dikonfirmasi Sandiaga Uno menjelaskan saat ini dunia usaha sedang melemah secara fundamental.

"Perhatian kita yang luar biasa pentingnya ya dan pasti akan menjadi komoditi politik karena seperti kita ketahui dunia usaha sekarang lagi melemah yang secara fundamental kemarin dibicarakan yang melihat diskusi tentang ekonomi bahwa daya beli itu melemah," jelas Sandi.

Menurutnya, UMP yang ditetapkan Pemprov DKI sudah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi saat ini yang sedang lemah, dan permintaan para buruh terhadap UMP sekitar Rp 4 juta sangat sulit dilakukan.

"Daya beli sekarang sedang mengalami tantangan dan ekonomi melandai ini yang perlu kita sikapi secara jernih bersama-sama tentunya kita terima masukan dari teman-teman serikat pekerja ini kawan-kawan kita mitra dsn kita pastikan hubungan kita selalu harmonis," katanya.

Baca juga:
UMK Makassar ditetapkan Rp 2,7 juta, buruh menolak
Tolak UMP, buruh Makassar gugat Gubernur Sulsel ke PTUN
Buruh akan geruduk Balkot, Sandiaga pesan 'dipercantik dengan shalawat'
5 Pro kontra keputusan kenaikan UMP 2018
Gubernur Aceh tetapkan UMP Rp 2,7 juta
Kadin sebut pengusaha tak keberatan dengan kenaikan UMP