Suara warga Jakarta tolak reklamasi, tak manfaat buat rakyat kecil
"Yang dirugikan masyarakat kecil. Saya tidak mau ada reklamasi," kata salah satu warga Jakarta.
Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta belakangan ramai diperbincangkan. Polemik mulai muncul setelah KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus suap dalam pembahasan raperda zonasi tentang reklamasi.
Reklamasi teluk Jakarta dinilai mengabaikan keresahan masyarakat dalam hal ini para nelayan. Tidak hanya itu, aspek lingkungan juga disebut-sebut akan berdampak secara signifikan jika reklamasi dilakukan.
Bagaimana tanggapan warga Jakarta atas rencana reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta?
Mansur, salah satu warga Jakarta menolak reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Menurutnya reklamasi hanya menyengsarakan golongan kecil bahkan menambah masalah baru.
"Reklamasi itu hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti perusahaan yang bersedia menjadi kontraktor," kata Mansur saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Minggu (10/4).
Mengenai rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 serta Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, kata Mansur, tidak perlu dilanjutkan. Dia meminta pemerintah DKI hanya mengacu pada Perda turunan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Tidak usah direvisi Perdanya, kita mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang yang sudah ada. Kalaupun diubah, toh ujung-ujungnya akan menimbulkan dilema yang nantinya para elite justru melegalkan proyek reklamasi tersebut," ujarnya.
"Semakin banyak perdebatan semakin meluas peluang untuk para elite melakukan tindakan korupsi. Negara kita ini sudah berada pada sistem yang down (lemah)," tambahnya.
Senada dengan Mansur, Galang juga menolak reklamasi Teluk Jakarta. Dia menegaskan, pemerintah harus bersikap bijak dalam melihat kondisi masyarakat kecil.
"Yang dirugikan masyarakat kecil. Saya tidak mau ada reklamasi," tukasnya.
Baca juga:
BEM UI demo tolak reklamasi saat hari bebas kendaraan
Wagub era Foke ungkap manipulasi reklamasi, minta Ahok tak lanjutkan
Sandiaga ingatkan Ahok soal reklamasi: 10 ribu nelayan kena dampak
Politikus Hanura: Kasihan Ahok kalau reklamasi jalan terus
Prijanto tantang pengembang tunjukkan amdal reklamasi ke pakar
Prijanto: Ada hubungan erat antara Ahok, Sunny & Agung Podomoro
Prijanto minta Ahok tak mudah beri izin reklamasi
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Kapan kata-kata promosi jualan paling efektif? "Perut keroncongan di tanggal tua? Segera datang ke outlet kami!"
-
Siapa yang memulai usaha peternakan di Jakarta Selatan? Hidup di perkotaan padat seperti Jakarta, hampir mustahil rasanya merintis usaha peternakan. Namun, hal yang tidak mungkin itu justru bisa dimentahkan oleh Abdul Latif.Dilansir dari akun youtube Naik Kelas, pria Betawi ini memilih usaha penggemukan atau peternakan sapi di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.