Tolak Kenaikan Anggaran DPRD, PSI Singgung Warga di PHK Hingga Tunjangan PNS Dipotong
"Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi masyarakat," tegas Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar.
DPW PSI Jakarta mengkritisi anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD DKI Tahun 2021 yang melonjak naik. Dalam Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati, usulan RKT anggota DPRD DKI tahun 2021 mencapai Rp888 miliar. Artinya, tiap anggota mendapatkan Rp8,3 miliar dalam setahun.
Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, berharap mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. Dia membandingkan keinginan anggota DPRD DKI di tengah nasib tunjangan ASN DKI yang ikut dipotong karena pandemi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
"Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN juga mendapat pemotongan gaji 50 persen," kata Michael dalam konferensi pers daring, Kamis (3/12/).
Selain itu, kenaikan tersebut menurutnya tidak pantas lantaran masyarakat Jakarta tengah dihimpit masalah ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Michael menyatakan, ada 190 ribu warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja dan ditambah 1,7 juta warga penghasilannya dipotong perusahaan.
"Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Adapun sebelumnya, F PSI DKI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp888 miliar. Adanya kenaikan RKT itu membuat setiap anggota dewan mengantongi hingga Rp8,3 miliar per tahun atau Rp689 juta per bulan.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyatakan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemprov akan dipotong 50 persen.
Dia menyebut penyesuaian itu akibat adanya kontraksi ekonomi adanya virus Corona atau Covid-19 yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Penyesuaian terhadap APBD itu kan dari kontraksi ekonomi kan tertinggi sampai 53 persen sesuai terhadap itu," katanya saat dihubungi, Selasa (5/5).
Saat ini, kata dia, besaran penyesuaian masih dilakukan pembahasan. Rencananya penyesuaian ini akan dilakukan untuk gaji bulan Mei 2020.
Penyesuaian itu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PSI Harap Fraksi di DPRD DKI Juga Tolak Usulan Kenaikan Tambahan Pendapatan 2021
Pelototi Penggunaan APBD, Kemendagri Gandeng BPKP
Komisi A DPRD DKI Akui Ada Usulan Kenaikan Pendapatan di KUA PPAS 2021
Rakyat Lagi Susah, DPRD DKI Malah Mau Dapat Rp8 Miliar Setahun
Besok, Banggar DKI Gelar Rapat Paripurna Bahas RKT di Cipayung
Golkar Sebut Penyesuaian RKT DPRD DKI Karena Ada Ketimpangan Fasilitas dan Tunjangan