Wagub DKI: Tak semua lurah dapat gaji Rp 30 juta
Pendapatan lurah tiap pekan akan dievaluasi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menghapuskan dana honorarium untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Sehingga tunjangan kinerja daerah (TKD) ditingkatkan. Bahkan lurah bisa membawa Rp 33 juta setiap bulannya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tidak semua lurah akan mendapatkan penghasilan sama. Sebab saat ini PNS dengan kinerja baik akan mendapatkan banyak poin. Semakin banyak poin maka gaji yang akan dibawa pulang juga maksimal.
"Lurah bisa mendapatkan sampai Rp 30 juta loh. Tapi apakah semua lurah dapat Rp 30 juta? Belum tentu. Karena kan itu ada di TKD. Evaluasi per minggu, per hari. Sistem poin berdasarkan harian," kata Djarot di Gedung BKPM, Jakarta Selatan, Senin (26/1).
Dia menambahkan, dengan adanya sistem poin ini, harapannya bisa memaksimalkan kinerja dari PNS DKI Jakarta. Karena mulai tahun ini, pendapatan yang dibawa pulang oleh PNS DKI Jakarta bergantung dengan kinerja mereka.
"Ingat gaji besar tergantung kinerja mereka. Kalau kinerjanya buruk gajinya juga buruk," tegasnya.
Mantan wali kota Blitar ini mengungkapkan, jika kinerja PNS tidak sesuai dengan harapan, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan diganti atau distafkan. Sistem ini sekaligus membuat PNS DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik kepada warga.
"Ancamannya bisa distop nanti. Ini banyak ngantre yang bagus-bagus. Biar kompetisinya sehat, objektif dan bukan karena kedekatan. Daripada mereka yang malas-malasan," ujarnya.
Djarot mengatakan, pembayaran upah sesuai dengan hasil kerja juga berlaku untuk karyawan honorer. Mereka juga harus melaporkan hasil kerja setiap harinya. Karena untuk saat ini, gaji mereka sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
"Honorer itu kan gajinya sudah UMP kan. Sebetulnya kewajibannya kan sama. Artinya setiap hari berapa jam? Misalnya ini penyapu jalan kan kerjanya harusnya tidak cuma dua jam dong," tutupnya.
Perkiraan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, besaran take home pay pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta:
Lurah: Rp 33.730.000
Camat: Rp 44.284.000
Kepala Biro: Rp 70.367.000
Kepala Dinas: Rp 75.642.000
Kepala Badan: Rp 78.702.000
Prediksi Besaran Take Home Pay Fungsional/Pelaksana yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta:
Pelayanan: Rp 9.592.000
Operasional: Rp 13.606.000
Administrasi: Rp 17.797.000
Teknis: Rp 22.625.000
Baca juga:
Inspektorat tegur PNS yang asyik selfie saat nyanyi Indonesia Raya
Banyak pejabat DKI main-main & asyik selfie saat ucap sumpah jabatan
Djarot bakal bangun pasar induk ayam di Jakarta Timur
Djarot blusukan ke SMP di Utan Kayu, pantau pembangunan gedung
Di tengah guyuran hujan, Djarot tengok sekolah ambruk di Matraman
Ahok sarankan Djarot perbanyak blusukan agar populer
Jokowi sebut blusukan Djarot sebagai fungsi kontrol
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang dilakukan Prabowo dan Gibran setelah tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Mereka pun langsung menuju ruang acara buka puasa di lantai dua, Kantor DPP Partai Golkar.