Tak Lagi Pakai Standar UMK, Pemkot Jogja Beri Pedoman Ini Terkait Upah Pekerja

Pemberlakuan Struktur dan Skala Upah

©2012 Shutterstock/NatUlrich

Maryustion mengatakan, struktur dan skala upah itu akan menjadi pedoman pemberian upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan sehingga tidak lagi mengacu pada ketentuan upah minimum kota (UMK) yang berlaku. Penyusunan struktur dan skala upah itu didasarkan pada sejumlah indikator seperti golongan, pendidikan, kompetensi, masa kerja, hingga jabatan. Dalam hal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat memberikan pendampingan terhadap perusahaan dalam penyusunan struktur dan skala upah.

“Selain sosialisasi, pemantauan kepada perusahaan terkait penyusunan struktur dan skala upah juga kami lakukan,” kata Maryustion.

Tidak Ada Keluhan

©2022 Merdeka.com/liputan6.com

Maryustion menjelaskan bahwa pemantauan kepemilikan struktur dan skala upah dapat dilakukan saat perusahaan meminta pengesahan peraturan perusahaan atau saat mengajukan perjanjian kinerja dengan pekerja. Sedangkan untuk pelaksanaan pengupahan, ia mengaku tidak menerima aduan dari pekerja yang mendapat upah di bawah nilai UMK yang berlaku.

“Tidak ada keluhan terkait pembayaran UMK. Jika ada, maka kami pun membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan,” kata Maryustion.

Harus Patuh Aturan

©2013 Merdeka.com/Shutterstock/corgarashu

Pada tahun 2022, UMK Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp2.153.970 per bulan, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ditetapkan sebesar Rp1.840.915,53 per bulan.

Terkait hal tersebut, ia berharap agar perusahaan mematuhi seluruh aturan terkait pengupahan dan tidak melakukan tindakan di luar regulasi seperti pemotongan upah saat karyawan menerima bantuan dari pemerintah.

“Pemberian bantuan dari pemerintah ke pekerja tentu ada tujuannya. Jadi ketika ada pemotongan gaji karena menerima bantuan sosial, maka itu tidak diperbolehkan. Jangan mengambil hak orang lain,” pungkas Maryustion.