Sebelum Tertangkap KPK, Mensos Juliari Beri Pesan Ini Saat Bagi Bansos di Surabaya
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sampaikan pesan ini saat menyerahkan bansos di Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengumumkan lima tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada Minggu, 6 Desember 2020. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi salah satu tersangkanya.
Juliari Batubara sendiri diangkat menjadi menteri sosial (mensos) dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka pada Rabu, 23 Oktober 2019. Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat orang lain sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mensos Juliari menyerahkan diri ke KPK pada Minggu, 6 Desember 2020, seperti dikutip dari video yang diunggah @liputan6 (6/12/2020).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Sampaikan Pesan Ini
©2020 Merdeka.com/liputan6.com
Sebelumnya, pada 7 Oktober 2020, Mensos Juliari Batubara meluncurkan bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan dan bansos program sembako 2020. Acara itu diluncurkan di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.
Bantuan tersebut didistribusikan untuk 1,7 juta KPM di Provinsi Jawa Timur. Di Kota Surabaya sendiri bansos disalurkan kepada 114 ribu warga. Bantuan itu didistribusikan oleh DNR Corporation.
Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari Batubara menyatakan, penyaluran bansos tidak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, termasuk Pilkada Serentak 2020.
"Disalahgunakan saya kira enggak bisa, di sini jelas untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kalau disalahgunakan untuk yang lain saya kira sangat kecil kemungkinannya," terang Juliari setelah meluncurkan bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos program sembako 2020, di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya.
Tegur Sejumlah Kepala Daerah
Mensos juga mengaku telah menegur sejumlah kepala daerah yang berencana menunda penyaluran bansos kepada warga yang berada di daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020.
Ia meminta para kepala daerah tidak mempolitisasi penyaluran bansos, apalagi mengaitkannya dengan pilkada.
"Iya itu kita sudah tegur beberapa (kepala) daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi," ungkapnya.
Menurut Mensos Juliari, penundaan penyaluran bansos karena daerah menggelar pilkada bukan alasan yang relevan.
"Saya dapat laporan ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan penundaan dengan alasan yang mungkin kurang relevan," imbuhnya.
Minta Tak Ditunda
©2020 Merdeka.com
Mensos meminta seluruh kepala daerah segera menyalurkan bansos. Pasalnya, masyarakat yang membutuhkan mengharapkan bantuan datang.
"Saya dalam kesempatan ini meminta dengan sangat teman-teman daerah yang berasnya sudah ada di daerah situ, sudah siap disalurkan, karena warga yang membutuhkan sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda," pungkasnya, dikutip dari liputan6.com (6/12).