10 Tahun Jokowi: Antara Janji dan Realisasi

Periode pertama 2014-2019, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memasuki purna tugas. Total 10 tahun memimpin Republik Indonesia dengan segala dinamikanya. Periode pertama 2014-2019, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya.

Keduanya menggadang-gadang sembilan program prioritas yang disebut 'Nawacita'. Program ini merupakan janji politik Jokowi-JK menuju jalan perubahan berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pada periode ini, Jokowi juga mempunyai slogan 'Jokowi adalah Kita'. Saat itu, slogan tersebut memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat.

Acap kali membicarakan soal pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, hingga ketahanan pangan, intip janji Jokowi dan realisasinya saat periode pertama 2014-2019:

-Pertumbuhan Ekonomi

Saat awal menjabat, Jokowi berjanji akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 7% per tahun. Hal tersebut disampaikannya usai terpilih menjadi presiden pada akhir September 2014.

"Kita hitung kapan bisa capai pertumbuhan ekonomi 7%, kami optimis. Pak JK ngomong tiga tahun dan saya juga ngomong tiga tahun," kata Jokowi pada akhir September 2014.

Namun, seiring berjalan waktu, faktanya menyebut sejak periode pertama menjabat, realisasi pertumbuhan ekonomi hampir selalu di bawah target.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%. Pada tahun pertama menjabat, angka pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 4,88%.

Kemudian ambisinya untuk mencapai angka 7% di tahun ketiga justru melenceng, dimana tahun 2017 angka pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh angka 5,07%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mengalami kenaikan meski tidak signifikan yakni 5,17% dan tahun 2019 menurun ke 5,02%.

-Esemka

Sebelum melenggang ke Istana, Jokowi dikenal sebagai Wali Kota Solo yang memproduksi mobil buatan dalam negeri diberi nama Esemka. Program tersebut ia bawa hingga masa periode pertama jabat Presiden RI 2014-2019.

Terbukti, Jokowi bertolak ke Solo pada Jumat 6 September 2019 silam untuk meresmikan pabrik sekaligus meluncurkan mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Kabupaten Boyolali.

Saat itu ia mengklaim Esemka dirakit menggunakan komponen dalam negeri. Hampir 80 persen TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Pada kesempatan itu, Jokowi yakin pabrik Esemka bakal memberi banyak manfaat baik pemasok, industri-industri menengah, industri-industri kecil, sampai industri rumah tangga yang berperan dalam rantai pasokan yang panjang.

-Pembukaan Lapangan Kerja

Demi menekan angka pengangguran, Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan kerja selama periode pertama menjabat. Beruntungnya pembukaan 10 juta lapangan kerja berhasil direalisasikan.

Melansir laman Indonesia Baik, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan pada tahun 2014 pemerintah berhasil menyediakan lapangan pekerjaan dan terserap oleh tenaga kerja sebanyak 2.654.305.

Angka tersebut kemudian melonjak pada 2015 mencapai 2.886.288 lapangan pekerjaan. Kemudian tahun 2016 penyerapan lapangan pekerjaan mencapai 2.448.916 dan meningkat menjadi 2.669.469 pada tahun 2017.

-Revolusi Mental

Di awal periode kepemimpinan, Jokowi kerap menggaungkan Revolusi Mental. Maksudnya, adalah memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.

Alhasil, Jokowi meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada 6 Desember 2012. Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri beserta jajaran, para kepala lembaga, gubernur, bupati hingga walikota.

Banyak yang mengapresiasi langkah Revolusi Mental ala Jokowi tersebut. Karena bisa memperbaiki integritas pejabat negara.

-Pemberantasan Korupsi dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih

Pemberantasan korupsi dan pengelolaan pemerintahan yang bersih menjadi program prioritas yang tertuang dalam 9 program Nawacita Jokowi-JK. Sayangnya, realisasi di lapangan berjalan terbalik dari yang diharapkan.

Berdasarkan data ICW pada tahun 2014 tercatat sebanyak 629 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp5,29 triliun. Sementara, pada tahun 2018 kerugian negara dari kasus korupsi mengalami peningkatan dimana ICW menemukan sebanyak 454 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp5,6 triliun.

Rata-rata kasus korupsi dalam empat tahun terakhir Jokowi menjabat mencapai 392 kasus per tahun yang telah menyeret tersangka korupsi sebanyak 1.153 orang, dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp4,17 triliun.

-Pembangunan Tol Laut

Pembangunan tol laut merupakan janji Jokowi saat kampanye pilpres 2014, yang kemudian diwujudkan dalam visi Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Namun, di Tahun 2020, Jokowi sempat kecewa. Ia kecewa keberadaan Tol Laut tak mampu menekan disparitas harga antar-daerah dan memangkas biaya logistik.

Pun, Tol Laut tidak berhasil mendongkrak kontribusi moda transportasi lait terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tahun berlalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan data pada 20 Desember 2023, program tol laut diklaim berhasil menurunkan harga barang pokok hingga mencapai 30%. Selain itu, Menhub Budi Karya juga mengatakan program tol laut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2021 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 23.880 twenty foot equivalent unit (TEUs), dan meningkat pada tahun 2022 yakni mencapai 28.991 TEUs, dan mencapai 11.155 TEUs pada tahun 2023. Tol laut saat ini telah menghubungkan sebanyak 115 pelabuhan di seluruh Indonesia.

-Poros Maritim Dunia

Pada periode pertama, Jokowi juga menggadang-gadang bakal menjadikan RI sebagai Poros Maritim Dunia mengingat wilayah RI yang merupakan Kepulauan.

Hal itu ia buktikan dengan membentuk satu kementerian khusus bidang Maritim, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang membawahi sejumlah kementerian sektoral, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM , Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata.

Sayangnya, menurut data Walhi, fakta di lapangan ditemukan bahwa kehidupan nelayan dan warga pesisir semakin sulit. Hal itu diakibatkan pembangunan yang tidak memperioritaskan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir.

WALHI mencatat, selama Jokowi menjadi Presiden, telah disahkan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) di 28 provinsi. Dari 28 Provinsi itu ditemukan bahwa alokasi ruang untuk nelayan sangat kecil sekali. Luasannya hanya tercatat seluas 21.706,02 hektar. Hal itu berbeda dengan luas proyek reklamasi dan pertambangan pasir laut seluas 3.590.883,22 hektar.

Pada titik Jokowi terbukti gagal mewujudkan keadilan ruang bagi kehidupan nelayan. Akibatnya, lebih dari 3 juta nelayan terancam hilang akibat ketidakadilan ruang ini.

-Pengurangan Ketimpangan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

Jokowi berjanji akan mengurangi ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan, dengan meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Meski program KIP dan KIS cukup membantu, sayangnya masih ada keterbatasan pelayanan kesehatan dan akses jalan yang tidak memadai seperti yang dialami oleh seorang ibu hamil Garut tahun 2023 lalu. Saat itu Sophiah (35) yang hendak melahirkan harus ditandu oleh warga sejauh hampir satu meter untuk menyebrangi Sungai Cirompang.

Selain itu, terdapat satu kasus serupa yang bahkan menelan nyawa bayi yang dikandung seorang ibu bernama Kenti (38) warga Panggarangan, Lebak saat ditandu untuk melahirkan. Kejadian tahun 2019 ini dikarenakan jalanan rusak dan mobil ambulans tidak dapat masuk ke kampung tersebut.