Beda Pileg, Beda Pilpres

Beda Pileg, Beda Pilpres. Kandidat capres sama dengan pemilu 2014 membuat semua terasa tak ada beda. Usep melihat perbedaan hanya pada pendamping tiap capres. Isu dimainkan dua kubu masih sama. Membahas soal ideologi tapi miskin inovasi program kerja.

2018-12-03 09:00:00

Pertarungan Joko Widodo dan Prabowo Subianto jilid dua. Sudah berlangsung sejak tanggal 25 September lalu. Dua kubu bersaing. Berebut perhatian warga. Demi jadi orang nomor satu di Indonesia. Dua bulan berjalan. Mesin partai bergerak. Mulai dari pengurus partai, calon anggota dewan hingga kandidat capres-cawapres. Semua turun gunung. Temui konstituen.

Berbagai lembaga survei tak mau ketinggalan. Mereka berlomba memberikan pandangan. Menyajikan data soal elektabilitas partai. Berikan informasi terkini kondisi masyarakat. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memberikan potret elektabilitas kedua kandidat Pilpres 2019. Survei dilakukan pada 7-14 September 2018. Menggunakan metode multistage random sampling dengan margin eror 3,05 persen. Jumlah responden 1.074.

Hasilnya pasangan Jokowi-Maruf Amin memiliki elektabilitas 60,4 persen. Pesaingnya Prabowo-Sandi memperoleh elektabilitas 29,8 persen. Sementara masih ada 9,8 persen tidak menentukan pilihan.

Baca berita Pilpres 2024 di Liputan6.com

Survei Indikator juga melakukan survei pada 1-6 September 2018 lalu. Menggunakan metode multistage sampling dengan margin eror 2,9 persen kepada 1.220 responden. Hasilnya pasangan Jokowi-Maruf unggul 57,7 persen. Penantangnya, Prabowo-Sandi meraih suara 32,3 persen. Masih ada 9 persen pemilih yang tidak menjawab pertanyaan dan 1 persen responden menyatakan sikap tidak memilih kedua kandidat.

Secara personal, Jokowi unggul dari Prabowo. Sebanyak 88 persen masyarakat menyukai sosok petahana Jokowi. Sementara Prabowo disukai 75 persen. Kondisi ini berbalik pada kandidat cawapres. Sandiaga justru lebih unggul ketimbang Maruf Amin. Meski beda tipis, Sandi mendapatkan perolehan 73 persen. Sedangkan Maruf Amin memperoleh 70 persen.

Indikator juga melakukan survei elektabilitas 16 partai politik yang berlaga di musim pemilu saat ini. PDIP mengungguli semua partai politik denga perolehan 22,9 persen. Disusul Golkar 11,4 persen, Gerindra 10,7 persen dan Demokrat 6,8 persen.

Urutan selanjutnya ditempati PKB 6,2 persen, PKS 4 persen, PPP 3,7 persen, NasDem 3,4 persen. Sementara PAN harus rela hanya mendapatkan 2 persen. PAN dikalahkan dengan partai baru Perindo 2,5 persen.

Dari data tersebut, Pengamat politik dari Universitas Andalas, Padang-Sumatera Barat Feri Amsari, menilai efek ekor jas belum begitu terasa dampaknya untuk partai koalisi. Hanya partai kandidat diuntungkan secara elektabilitas. Seperti PDIP sebagai pengusung utama Jokowi dan Gerindra sebagai pengusung utama Prabowo dan Sandiaga.

Feri menyebut partai pendukung koalisi kurang 'mewajahkan' partainya dengan capres-cawapres diusung. Beberapa partai justru terkesan mengampanyekan kandidat lawan. Padahal seharusnya partai politik bisa menggunakan sosok capres dalam mewarnai partainya.

Lebih dari itu, Feri menilai, partai politik terlambat mengenalkan capres dan cawapres lantaran sibuk melakukan lobi politik. Sehingga saat masa kampanye fokusnya terpecah. Memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Di sisi lain, publik justru memiliki pemikiran sederhana. Memilih partai sesuai asal capres atau cawapresnya. "Itu dampak politik karena publik menilai sederhana," kata Feri kepada merdeka.com akhir pekan lalu.

Tantangan partai politik bukan soal efek ekor jas. Lebih dari itu, bisa lolos dari ambang batas parlemen. Maka dia menyarankan agar kandidat capres atau cawapres bersedia memberikan waktu khusus kepada partai koalisi. Misalnya Prabowo bersedia kampanye di Sumatera Barat yang menjadi ceruk suara PKS dan PAN. Begitu pula Jokowi harus turun langsung mengampanyekan partai koalisi di basis masa partai tersebut.

Bila itu dilakukan di kandang lawan politik, hanya akan membuang waktu. Sebab, basis suara tertentu memiliki pemilih tradisional. Pemilih ideologis. Kampanye berlebihan di basis lawan hanya menyita waktu. Sekali pun capres atau cawapres turun langsung.

Melihat kondisi ini Pengamat Politik Usep Ahyar berpandangan, pada akhirnya tiap partai harus berjuang sendiri. Terlebih para calon anggota dewan di basis lawan politik. Ada dua hal bisa dimaksimalkan caleg daerah kandang lawan.

Pertama, lewat kekuatan partai. Memanfaatkan citra partai demi mencuri suara di kandang lawan. Misalnya visi, misi dan program kerja partai. Rekam jejak partai pun harus dimaksimalkan. Apalagi saat ini, masyarakat tak percaya dengan partai politik. Maraknya kasus korupsi anggota partai politik jadi pertimbangan publik.

Cara kedua, menggunakan kekuatan calon anggota dewan. Usep menilai, logika Pilpres dan Pileg tidak sama. Publik melihat kandidat Pilpres dari ketokohan. Sementara dalam Pileg, selain ketokohan, ada peran partai politik jadi pertimbangan.

Maka bila sudah maksimal memanfaatkan citra partai, ketokohan caleg jadi kunci merebut suara di kandang lawan. Sebab, para caleg memiliki ceruk suara sendiri berbeda partai politik. Utamanya mereka di basis lawan.

Selain mengandalkan ketokohan, para caleg memanfaatkan jejaringnya untuk memperoleh suara. Biasanya mereka punya pemilih tradisional, penggemar atau kerabat. Namun, para caleg daerah ini mengalami kesulitan mengampanyekan capres dan cawapresnya. Dikarenakan wilayah itu berada di ceruk suara lawan politik. Caleg pun tak mau ambil resiko. Secara hitungan politik, mereka fokus mengampanyekan diri sendiri.

Harus disadari, kata dia, sistem Pemilu baru ini dirasa memberatkan bagi caleg ini. Euforia kemenangan capres tidak akan berpengaruh pada caleg. Kemenangan caleg murni dari suara konstituen memilihnya. Apalagi mereka tidak hanya bersaing dengan caleg dari partai politik lain. Sesama partai pun mereka memperebutkan suara.

"Makanya konteks Pilpres harus memiliki mesin politik lain yang terpisah dari pemenangan pileg." kata Usep, akhir pekan lalu.

Kondisi itu dipahami betul partai politik. Diungkapkan politikus senior PAN, Drajad Wibowo, itu terjadi semua caleg dari berbagai partai fokus memenangkan dirinya. Meraup suara sebanyak mungkin. "Caleg semua partai ketika turun ke warga jarang mengampanyekan capres cawapresnya. Sebab kalau capresnya menang, belum tentu dia juga menang" kata Drajad.

Pada pileg 2014, Jawa Tengah dianggap basis suara PDIP. PDIP mampu meraup suara hingga 4.295.598 suara. Sementara PAN mampu berada di posisi keempat dengan perolehan 1.208.202 suara. PAN masih bisa mendapatkan kursi di kandang lawan. Kondisi di Pemilu 2019, Drajad merasa beda. Partainya mengaku sistem Pemilu baru ini cukup memberatkan. Tapi dia berkeyakinan, PAN masih bisa mendapatkan kursi meski bukan pada ceruk partainya.

Dalam survei elektabilitas dilakukan LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas PAN hanya 1,2 persen di provinsi Jawa Tengah. Menghadapi ini, DPP PAN menyarankan agar para caleg PAN lebih sering turun gunung. Bertemu konstituen. Menyerap aspirasi dan menjabarkan rekam jejaknya bagi anggota dewan kembali mencalonkan diri. Terutama bagi caleg di luar basis suara PAN.

Tak hanya itu, tiap caleg diberi pembekalan khusus. Bantuan infrastruktur, pengumpulan informasi, materi kampanye, zonasi wilayah dan hasil survei disuplai langsung pengurus pusat.

Kampanye paket pun dilakukan para caleg dari berbagai partai termasuk PAN. Biasanya, caleg DPR RI akan membuat kelompok dengan caleg tingkat provinsi dan kabupaten kota. Satu kelompok terdiri tiga kandidat ditiap tingkatan.

Tugas mereka mengkampanyekan timnya di tiap daerah. Yakni saling mempresentasikan anggota kelompok di tiap daerah. Hal ini dianggap lebih menghemat waktu dan dana kampanye. Mereka pun urunan dana untuk proses kampanye. Jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama. "Jadi pilpres buat caleg enggak begitu ngaruh, mereka sibuk dengan dirinya saja," ungkap Drajad.

Cara serupa juga dilakukan koalisi Jokowi-Ma'ruf di berbagai daerah. Politisi PPP Asrul Sani menyarankan calegnya untuk sering bersilaturahmi dengan konstituen. Pendekatan berbeda harus dilakukan caleg di bukan basis suara PPP dan koalisi.

Dalam proses silaturahmi itu, para caleg diminta untuk mengklarifikasi fitnah kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sosialisasi keberhasilan pemerintah juga jadi pesan pengurus pusat disetiap kampanye caleg. Hanya saja, itu harus disesuaikan dengan situasi politik di daerah. "Jadi caranya mesti bijak, pelan dan sabar. Kan masih ada waktu beberapa bulan," kata Asrul kepada merdeka.com.

Asrul menerangkan, mesin partai PPP sudah bekerja sejak awal. Baik untuk memenangkan partai lewat caleg atau pilpres. Hanya saja, terkait masif atau tidaknya, menyesuaikan dengan logistik para calon anggota dewan. Caleg dengan modal logistik cukup sudah mulai masif mengampanyekan diri sendiri. Tetapi ada juga caleg yang mulai agresif mendekati pemilihan.

Berharap Pemilu Aman

Kandidat capres sama dengan pemilu 2014 membuat semua terasa tak ada beda. Usep melihat perbedaan hanya pada pendamping tiap capres. Isu dimainkan dua kubu masih sama. Membahas soal ideologi tapi miskin inovasi program kerja.

Serangan politik dilakukan pun sama. Bagi penantang kini tambah satu senjata menyerang. Kritikan terhadap pemerintah. Sementara kubu petahana juga punya senjata berupa karya selama menjabat.

Mengkritik pemerintah rasanya lebih mudah bagi penantang. Lain hal dengan inkumben. Mereka harus putar otak agar kerja keras selama ini tidak menimbulkan serangan empuk bagi penantang. "Satu sisi akan jadi positif, tapi bisa di balik. Angka-angka (data statistik) itu bisa dimaknai lain-lain juga."

Feri juga sepakat dengan pandangan Usep. Tiap kubu fokus memainkan simpati publik demi menjaga kantong suara atau mendapatkan suara baru. Sehingga isu dimainkan lebih banyak menyoal ideologi, SARA dan sejenisnya. Hal ini sangat merugikan pemilih. Mereka hanya disuguhkan saling serang opini. Bukan adu gagasan dan program kerja. Mengelaborasi gagasan lawan dengan elegan.

"Saya tidak merasakan perubahan pada pertarungan ini. Nuansa yang dibuat konsultan politik hanya untuk mendulang suara bukan kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Seharusnya fokus di program kerja. Menghadirkan pertarungan selayaknya pemimpin sejati. Bicara soal program. Karenanya itu, dia melihat adanya kemunduran dalam edukasi politik masyarakat. Situasi politik saat ini jauh dari harapan soal menghadirkan calon pemimpin yang baik.

(mdk/ang)