KTT G20 Bali, Ajang Pamer Mobil Listrik di Mata Dunia

Harga Mobil Listrik di KTT G20

Khusus untuk Hyundai Genesis Electrified G80 Spesial Edition, mobil berjenis sedan itu akan dipakai untuk transportasi para tamu VVIP yakni para kepala negara. Yang spesial, tipe ini diproduksi khusus untuk mendukung KTT G20 di Bali. Harga jual antara Rp1,8 miliar hingga Rp 2,5 miliar. Hyundai hanya memproduksi 44 unit saja saat ini.

Sedangkan harga Hyundai Genesis G80 dibanderol sekitar Rp 630 juta per unit. Harganya sedikit lebih rendah karena memiliki beberapa perbedaan dengan edisi khusus G80.

Wuling juga menyediakan 262 unit Hyundai Ioniq 5 Signature. Mobil seharga Rp 809 juta per unitnya ini akan digunakan untuk mengangkut para delegasi yang menghadiri puncak acara G20 Presidensi Indonesia.

Hal yang sama juga dilakukan PT Toyota Astra Motor. Tercatat ada 143 kendaraan listrik dari Toyota yang akan digunakan sebagai alat transportasi di Bali nanti. Terdiri dari 41 unit Toyota BZ4X dan 102 unit Lexus UX 300e. Motor dan mobil ini nantinya akan digunakan sebagai kendaraan patroli dan pengawalan aparat keamanan.

Di pasaran, motor listrik buatan Toyota ini bernilai Rp662 juta hingga Rp717 juta per unit. Untuk mobil Lexus UX 300e, Toyota belum merilis harganya. Namun diperkirakan mobil listrik ini berharga sekitar Rp 1,46 miliar per unitnya.

Presiden Director Wuling Motors Shi Guoyong mengatakan, Wuling Motors merasa bangga dan terhormat dapat memenuhi komitmennya untuk menyediakan 300 unit mobil listrik. Mobil ini diperuntukkan untuk mobilitas ramah lingkungan para delegasi KTT G20 dan perwakilan dari berbagai negara.

"Kami akan mendukung suksesnya penyelenggaraan KTT G20 dengan kualitas produk dan layanan yang baik, dan bersama-sama menunjukkan upaya Indonesia dalam konservasi energi, pengurangan emisi, dan ramah lingkungan," ujar Shi Guoyong saat penyerahan mobil kepada Kemensetneg.

Sementara Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kepercayaan pemerintah untuk produk Toyota yang dipilih sebagai kendaraan resmi KTT G20.

"Tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas peserta konferensi, kehadiran Toyota BZ4X dan Lexus UX 300e ini diharapkan akan menjadi simbol komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon menuju era Carbon Neutrality pada 2060," ujar Henry di acara Hand Over Ceremony, di Stadion Internasional Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

Sedangkan President Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters, Se Young Tack Lee mengatakan pihaknya bangga Indonesia menjadi tuan rumah G20 Summit dan memberikan dukungan penuhnya untuk keberlangsungan dan kesuksesan acara ini.

"Dukungan penyediaan mobil listrik Hyundai dan Genesis sebagai kendaraan resmi delegasi G20 menjadi bukti dari komitmen kami sebagai perusahaan otomotif yang mendukung akselerasi mobilitas dan era elektrifikasi di Indonesia," ujar Se Young Tack Lee, Selasa (25/10) lalu.

Pakai APBN atau Endorse?

Total kendaraan listrik yang akan digunakan pada ajang KTT G20 ini sebanyak 1.452 unit. Terdiri dari 962 mobil listrik, 454 motor listrik dan 36 bus listrik.

Untuk pengadaannya, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Pengadaan kendaraan mobil listrik untuk kegiatan KTT G20 di Bali menggunakan dana APBN," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno kepada merdeka.com dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (31/10).

Namun tidak semua kendaraan yang dipakai dibeli dari uang negara. Sebagian kendaraan listrik itu merupakan pinjaman dari produsen atau endorse. Seperti kerja sama pemerintah dengan PT Toyota-Astra Motor. Perusahaan asal Jepang ini meminjamkan 143 unit kendaraan listriknya yakni 41 unit motor listrik dan 102 unit mobil listrik.

"Pengadaan kendaraan mobil listrik untuk kegiatan KTT G20 juga sebagian dari pinjaman, seperti yang dilakukan PT Toyota-Astra Motor," ungkap Sandiaga.

Begitu juga dengan mobil yang diproduksi Hyundai. Pengadaan kendaraan listrik ini merupakan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta. Namun saat dikonfirmasi, perusahaan asal Jepang ini tidak memberikan jawaban yang pasti terkait sistem kerja sama dengan pemerintah.

Head of Public Relation Hyundai Motors Indonesia, Uria Simanjuntak hanya menegaskan penggunaan kendaraan listrik merupakan bentuk dukungan pihaknya untuk KTT G20 Presidensi Indonesia.

"Dan ini juga adalah wujud rasa bangga kami karena Indonesia terpilih menjadi tuan rumah G20 Summit," kata Uria.

Uria mengatakan Hyundai juga melengkapi beberapa infrastruktur penggunaan kendaraan listrik selama acara berlangsung. Di antaranya layanan perawatan kendaraan listrik yang bersifat mobile (unit mobile service).

Kemudian layanan pengisian daya darurat selama 24 jam melalui metode vehicle to vehicle. Sehingga bisa memberikan daya pada kendaraan listrik sampai menuju stasiun pengisian daya terdekat. Untuk melengkapi berbagai layanan tersebut, Hyundai juga menyiapkan teknisi bersertifikat yang siaga selama 24 jam.

Sementara itu, pemerintah juga akan menggunakan 36 bus listrik buatan anak bangsa yakni Bus Listrik Merah Putih. Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Hendro Sugianto mengatakan, pengadaan bus listrik menjadi tanggung jawab pihaknya. Hanya saja, Hendro enggan membeberkan anggaran yang digunakan Kemenhub untuk pengadaan bus listrik ini.

"Kemenhub hanya (menyediakan) bus listrik," kata Hendro kepada merdeka.com, Jakarta (27/10) lalu.

Infrastruktur pendukung kendaraan listrik juga dikebut pemerintah. Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dikerjakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di Bali, BUMN ini telah menyediakan 88 SPKLU, yakni 66 SPKLU dengan teknologi ultra fast charging dan 22 unit SPKLU fast charging.

Nasib Kendaraan Listrik Usai G20

Rangkaian acara G20 Summit berlangsung sejak 13 November 2022. Berbagai kegiatan dari jalur sherpa maupun jalur keuangan akan berakhir sebelum pertemuan para kepala negara anggota G20.

Puncak acara dijadwalkan berlangsung pada 15-16 November. Di sini, kepala negara akan berkumpul dan menyatakan pandangannya terkait berbagai isu yang telah menjadi pembahasan selama Indonesia memegang Presidensi G20.

Selama acara berlangsung para kepala negara, delegasi hingga tamu undangan akan beraktivitas menggunakan kendaraan listrik yang telah disediakan pemerintah. Hampir 1.500 kendaraan elektrik telah disiapkan untuk mendukung berjalannya hajatan besar Indonesia.

Pasca-kegiatan G20, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kendaraan listrik yang digunakan dalam KTT G20 bisa dijual setelah acara berakhir. Tentunya, kendaraan yang dijual ini telah dibeli menggunakan uang kas negara. Mengingat kendaraan listrik buatan Toyota sifatnya hanya pinjaman.

"Nanti ada kendaraan yang digunakan atau dijual, dilihat dari kebutuhannya," kata Maruf Amin pada 17 September lalu.

Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf mengatakan penggunaan kendaraan listrik oleh pemerintah ini sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Dia meminta agar pemerintah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas atau kendaraan operasional.

"Sesuai dengan inpresnya bahwa implementasi (Inpres Nomor 7/2022) itu akan dilakukan secara bertahap dan prioritas," kata Maruf.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (10) menyatakan pada prinsipnya semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah menjadi Barang Milik Negara (BMN). Artinya, kendaraan listrik yang dibeli pemerintah untuk agenda G20 berstatus BMN.

"Semua barang yang dibeli dengan APBN ini BMN, ini sesuai dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN, Kemenkeu, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani kepada merdeka.com, pada Jumlat (29/10) lalu.

Hanya saja, Kementerian Keuangan menyatakan hingga kini belum ada pembahasan terkait pemanfaatan kendaraan listrik pasca kegiatan G20 Summit di Bali.

"Soal kebijakan ini (pemanfaatan kendaraan listrik) ini belum, kan baru mau dipakai. Saat ini belum ada," kata dia.

Agenda Indonesia untuk Transisi Energi

Selama memimpin Presidensi G20, Indonesia memiliki 3 agenda utama yang menjadi topik pembahasan penting dalam setiap forum yang digelar. Ketiga topik tersebut yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi.

Pada topik transisi energi, pemerintah menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dunia. Forum yang membahas transisi energi pun telah menghasilkan kesimpulan.

Pertemuan tingkat menteri ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pada forum transisi energi (Energy Transition Working Group/ETWG), negara anggota G20 sepakat melanjutkan berbagai program untuk menurunkan emisi karbon.

Mereka menyepakati untuk menghadirkan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern pada tahun 2030 mendatang. Ini merupakan upaya untuk memenuhi kesepakatan Perjanjian Paris meskipun setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda.

"Sebagaimana disepakati di Roma, kami mengakui relevansi utama untuk mencapai net zero emission atau netralitas karbon pada atau sekitar pertengahan abad dan memperhatikan pendekatan yang berbeda dan kerangka waktu yang diumumkan oleh berbagai negara dalam hal ini," tulis rangkuman ETWG 2 pada September 2022 lalu.

Dalam dokumen yang sama, negara G20 menyoroti hubungan antara ketersediaan energi dan perubahan iklim. Forum menyepakati untuk mempercepat mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dalam penggunaan energi.

Artinya, setiap negara harus mulai bertransisi menggunakan energi bersih dari energi fosil. Sehingga mampu menurunkan suhu bumi hingga 2 derajat celcius. Termasuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri.

Dalam pertemuan yang sama, ETWG mendukung 'Bali Compact' yang telah menetapkan 9 prinsip sukarela untuk transisi energi. Antara lain tidak meninggalkan siapapun dan bertujuan untuk memajukan kerja G20 di sektor energi yang dibangun berdasarkan hasil presidensi G20 sebelumnya.

"Untuk mencapai transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif, kami menekankan perlunya terus memperkuat kolaborasi untuk kemitraan inovatif dan untuk memastikan pembiayaan dan akses ke teknologi yang diperlukan," dikutip dari sumber yang sama.

Deklarasi Pemimpin G20

Puncak G20 Summit di Pulau Dewata tinggal menghitung hari. Ini juga bermakna kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 segera berakhir. Sebagai tuan rumah Indonesia kini tengah menggodok format deklarasi para pemimpin (leadership declaration).

Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian, Susiwijono Mugiarso mengatakan, format deklarasi yang sedang dibuat ini akan berbeda dari presidensi sebelumnya.

Dalam dokumen tersebut tidak hanya berisikan kesepakatan para kepala negara. Melainkan juga terdapat lampiran yang memuat berbagai proyek, program dan inisiatif dari serangkaian pertemuan yang berlangsung sejak 1 Desember 2021 lalu.

Ini sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi yang meminta ada bukti konkret dari serangkaian rapat dan forum yang berlangsung selama kepemimpinan Indonesia di G20 Presidensi.

"Lampiran ini berupa concret deli purpose. Ini isinya semacam proyek, program dan inisiatif yang sifatnya multilateral," kata Susiwijono saat ditemui merdeka.com, Jumat (28/10) lalu.

Dalam dokumen tersebut intinya akan memuat 3 prioritas plus 1 topik utama, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi energi, serta ketahanan pangan. Topik-topik tersebut dipilih dalam rangka mengatasi tantangan krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan yang sedang terjadi di dunia.

"Jadi nanti paragraf-paragraf ini akan membahas hal tersebut," kata Susi.

Turunkan Tensi Politik Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 telah banyak perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah disiapkan. Salah satunya dari jalur keuangan yang berhasil membentuk Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF).

FIF dibentuk sebagai lembaga keuangan yang memberikan tambahan dana jangka panjang kepada negara-negara yang menghadapi ancaman pandemi. Pada tahap awal telah terkumpul dana USD1 miliar dari hasil urunan negara anggota G20 dan instansi pendukung.

Mulai dari Indonesia, Amerika Serikat, Komisi Uni Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura dan Inggris. Tak hanya itu ada juga donasi dari lembaga filantropis, Wellcome Trust dan The Bill and Melinda Gates Foundation. Dalam hal ini Indonesia menyumbang dana sebesar USD50 juta.

"Terkait masalah finansial arsitektur ini bagaimana dunia memperkuat jaring pengaman supaya potensi negara-negara yang menghadapi krisis entah pangan, keuangan bisa ada mekanisme pembantunya," kata Sri Mulyani.

Terlebih saat ini kondisi ekonomi global tengah dihadapkan dengan ketidakpastian yang sangat tinggi. Ini sebagai akibat kumulatif dari berbagai peristiwa yang mengiringi. Seperti dampak perang dagang Amerika Serikat dengan China, dampak pandemi Covid-19, hingga terkini geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Makanya, dia berharap pada pertemuan tingkat kepala negara bisa menghasilkan keputusan bersama, utamanya dalam rangka menurunkan tensi ketegangan politik global. Sebab geopolitik ini telah mengakibatkan ketidakpastian yang tinggi dan membuat wajah ekonomi global tahun depan suram.

"Sehingga pemulihan ekonomi dan ekonomi global yang memang sangat dihadapkan dengan ketidakpastian tinggi bisa jauh lebih menurun," pungkasnya.