Cara Mendapatkan KPR Sejahtera di Bank dari Dana FLPP yang Disalurkan BP Tapera
Proses verifikasi ini di antaranya menyesuaikan data calon debitur dengan persyaratan penerima FLPP yang diatur peraturan perundangan yang berlaku. Jika sesuai, maka Bank akan melakukan pemrosesan untuk melihat kelengkapan berkas administrasif, kemampuan bayar, kesesuaian agunan dan lain sebagainya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengaku siap menyalurkan FLPP tahun 2022 yang saat ini akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Komitmen tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau PKS tentang Pengalihan pengelolaan dana FLPP yang telah ditandatangani oleh Bank BTN bersama 45 Bank penyalur FLPP lainnya, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan juga BP Tapera.
Adapun setelah perpindahan pengelolaan dana FLPP kepada Tapera dipastikan menggunakan prinsip ‘plug n play’ di mana proses pengajuan dan operasional pencairan menggunakan proses yang sudah ada. Jadi, calon debitur yang ingin mendapatkan KPR Sejahtera FLPP dapat mengisi data melalui aplikasi SiKasep kemudian BP Tapera yang akan melakukan verifikasi data dari calon debitur tersebut.
-
Mengapa BP Tapera memilih untuk membangun rumah susun daripada rumah tapak? Menurut Heru, rumah susun dipilih lantaran harga tanah yang lebih terjangkau ketimbang rumah tapak. Dengan kata lain, pihaknya saat kesulitan untuk mewujudkan rumah tapak. "Tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersediaan lokasi," kata Heru.
-
Apa tujuan utama dari program Tapera? Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
-
Siapa saja yang bisa ikut Tapera? Program ini dirancang untuk membantu pekerja mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau ke perumahan.
-
Siapa yang terdampak dari program Tapera? Mengutip ANTARA, terlepas dari berbagai manfaat yang ditawarkan Tapera, kebijakan tersebut dinilai masih perlu dikaji ulang dengan melibatkan masyarakat atau para pemangku kepentingan yang terdampak.
-
Kenapa para buruh menolak program Tapera? Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat. Penolakan itu juga dilakukan di Semarang. Pada Kamis (6/6), sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka menolak Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Bagi para buruh, adanya Tapera sangat memberatkan mereka. Di sisi lain, hasil penghimpunan dana dinilai tidak akan cukup untuk membeli rumah. Selain itu pengawasan pemerintah terhadap program Tapera juga dinilai lemah.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga membangun tanki BBM dan LPG di Indonesia Timur? Apalagi kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan dengan salah satu pola distribusi energi tersulit di dunia, jadi dengan adanya storage di lokasi-lokasi Indonesia Timur ini akan sangat berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat.
Proses verifikasi ini diantaranya menyesuaikan data calon debitur dengan persyaratan penerima FLPP yang diatur peraturan perundangan yang berlaku. Jika sesuai, maka Bank akan melakukan pemrosesan untuk melihat kelengkapan berkas administrasif, kemampuan bayar, kesesuaian agunan dan lain sebagainya.
"Ini adalah tonggak sejarah baru dan akan menjadi momen yang baik, dengan pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera, kami siap untuk segera menyalurkannya kepada masyarakat khususnya MBR. Menjadi harapan semua semoga proses penyaluran FLPP akan menjadi lebih baik, efisien, efektif dan sekaligus dapat mendukung Program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka backlog perumahan di tanah air," kata Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dikutip di Jakarta, Senin (27/12).
Seperti diketahui, sesuai amanat amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN 2021, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 dan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, BP Tapera akan bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2022. Di mana tahun ini, BP Tapera menargetkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp22 triliun atau setara dengan 200 ribu unit rumah.
Haru mengaku siap menjadi mitra BP Tapera dalam mempercepat penyaluran KPR Sejahtera di tahun 2022.
"Bank BTN telah menyiapkan digital mortgage ecosystem yang akan mendukung sektor properti, mendukung baik sisi supply maupun demand di sektor ini, sehingga kebutuhan masyarakat akan perumahan dapat di penuhi dan para stakeholder sektor properti dapat terakomodasi dalam menjalankan perannya di sisi supply," kata Haru.
Haru optimistis, sinergi Bank BTN dengan BP Tapera akan semakin kuat karena kedua pihak sudah bekerjasama dalam program Pembiayaan Perumahan Tapera (Program Tapera) . Program Tapera tersedia khususnya bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin memiliki rumah pertama.
"Kerja sama strategis ini kami harapkan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyukseskan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah serta membantu masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah impiannya," kata Haru.
Penyaluran FLPP 2021
Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar mengklaim, kinerja Bank BTN dalam menyalurkan FLPP pada tahun 2021 terbilang sukses.
Terbukti Bank BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 117.699 unit dengan nilai Kredit Rp17,15triliun. Angka tersebut merupakan perolehan dari BTN konvensional sebanyak 96.487 unit dengan nilai Rp14,11triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak 21.212 unit dengan nilai Rp3,03triliun.
"Dengan pencapaian tersebut kami telah berkontribusi setidaknya 65 persen dari angka pencapaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional pada tahun 2021 yang mencapai lebih dari 178 ribu unit," kata Hirwandi.
Untuk tahun 2022, Hirwandi menjelaskan, dengan performa pencapaian tahun 2021 dan proyeksi pemulihan ekonomi yang terus membaik, maka Bank BTN mengajukan permintaan kuota FLPP sebanyak kurang lebih 200.000 unit.
"Angka ini lebih tinggi dari tahun lalu, karena tahun 2022, Insha Allah Bank BTN semakin siap karena sudah banyak improvement dari business process yang telah dijalankan perseroan, misalnya sentralisasi lending process, commercial banking center, selain itu aplikasi KPR online kami semakin mantap yaitu BTN Properti, inovasi produk serta program KPR
kami juga semakin menarik," kata Hirwandi.
Selain strategi tersebut, Bank BTN juga gencar berkolaborasi dengan developer untuk menciptakan sinergi pemasaran dengan mempertemukan supply dan demand melalui media marketing bersama ke berbagai instansi serta melakukan pemasaran kepada instansi yang memiliki potensi penyaluran pembiayaan perumahan.
"Kami membuka kerjasama dengan seluruh stakeholder properti untuk memperluas dan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan perumahan," tutup Hirwandi.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com