17 Oktober, saat TNI kerahkan meriam & tank minta DPR dibubarkan

TNI tak percaya dengan ulah para politikus di DPR. Apalagi banyak di antara mereka bukan pilihan rakyat.

Perpolitikan Republik Indonesia awal tahun 1950an mendidih. Demokrasi Liberal yang diterapkan hanya menghasilkan konflik politik tak berkesudahan. Kabinet hanya berumur enam bulan, jatuh bangun.

Kondisi ini ditambah parahnya korupsi sejumlah pejabat dan perekonomian yang memburuk.

Saat itu TNI juga menghadapi permasalahan. Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH Nasution menginginkan tentara yang profesional. Bukan para panglima yang menjadi raja-raja kecil di daerah.

Nasution merencanakan rasionalisasi tentara. Mengurangi jumlah tentara untuk meningkatkan jumlahnya.

Angkatan Darat pun terpecah. Ada kubu Nasution dan kubu Kolonel Bambang Supeno. Kolonel Bambang Supeno merasa Nasution akan menggeser para tentara PETA didikan Jepang.

Konflik dalam militer ini ditunggangi kepentingan politik dari partai politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).

Kolonel Bambang Supeno mengirimkan surat ke parlemen berisi ketidakpuasaan pada kepemimpinan Nasution. DPR pun riuh membicarakan masalah kepemimpinan Angkatan Darat yang akhirnya menghasilkan mosi Manai Sophian.

Intinya DPR akan memuat suatu panitia negara yang anggotanya kebanyakan anggota DPR. Mereka akan mempelajari penempatan pasukan, pembelian persenjataan, hingga pemilihan para komandan dan kenaikan pangkat.

Nasution merasa tindakan Kolonel Bambang Supeno langsung menyurati DPR dan menemui Presiden Soekarno sebagai tindakan indisipliner. Nasution pun menjatuhkan skorsing untuk sang kolonel.

TNI juga merasa apa yang dilakukan DPR terlalu jauh. Saat itu mereka tak percaya pada sebagian besar anggota dewan. Dua pertiga anggota parlemen di DPRS berasal dari negara boneka bikinan Belanda. Ada juga unsur PKI yang dulu jadi lawan mereka saat peristiwa Madiun 1948.

TNI takut dilemahkan. Di sisi lain mereka belum terbiasa berada di bawah kendali sipil usai perang kemerdekaan.

Maka terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952. Kubu Nasution mendesak Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Mereka mendatangkan demonstran ke istana dan mengerahkan panser dan tank baja ke depan istana.

Walau juru bicara kubu Nasution, Jenderal Soetoko mengaku mereka datang sebagai seorang anak yang datang pada ayahnya, Soekarno menganggap aksi para perwira ini sebagai upaya setengah kudeta.

Tak ada anak yang akan mengancam ayahnya dengan meriam dan tank berpeluru tajam.

Aksi ini gagal. Soekarno menolak membubarkan parlemen. Massa yang diharapkan Nasution mampu mendesak Soekarno malah berbalik mendukung, begitu mendengar pidato pemimpin besar revolusi tersebut.

"Saya peringatkan, seperti waktu saya mengangkat almarhum Pak Dirman saya pesan, supaya tentara jangan mau diombang-ambingkan politik. Apa yang saya katakan pada para demonstran tadi, berlaku juga untuk saudara. Saya minta bahkan saya perintahkan sebagai Pangti supaya pernyataan ini jangan diumumkan," kata Soekarno.

Peristiwa 17 Oktober berbuntut panjang. Kisruh TNI AD semakin melebar. Nasution mengundurkan diri dari dinas militer. Dia digantikan Kolonel Bambang Sugeng sebagai Kasad.

Bambang Sugeng pun meminta mengundurkan diri. Dia digantikan Kolonel Bambang Utoyo yang ditolak sebagian besar perwira TNI AD. Bahkan pelantikannya Utoyo pun diboikot.

Presiden Soekarno juga menghapus jabatan kepala Staf Angkatan Perang yang mengakibatkan TB Simatupang jadi perwira non job. Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX juga mengundurkan diri dari posisi menteri pertahanan.

Angkatan Darat terbagi dua. Kelompok pro-17 Oktober dan kontra-17 Oktober.

"Bahkan sampai ada perwira yang bunuh diri karena sedih melihat perpecahan ini," kata Kolonel Kawilarang.

Tahun 1955, Soekarno memanggil lagi Nasution untuk menduduki posisi Kasad dan mengakhiri konflik berkepanjangan di tubuh TNI AD.

Tahun 1955 juga digelar pemilihan umum pertama dan satu-satunya selama pemerintahan Soekarno.