4.215 Pegawai Honorer di Lingkungan Pemprov Banten Terancam Nganggur
Pemerintah Provinsi Banten hanya akan menerima 2.000 pegawai honorer pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 mendatang. Sebanyak 4.215 pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten terancam dirumahkan.
Pemerintah Provinsi Banten hanya akan menerima 2.000 pegawai honorer pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 mendatang. Sebanyak 4.215 pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten terancam dirumahkan.
Total jumlah pegawai honorer saat ini sebanyak 6.215 pegawai dari kategori I (K1), K2 maupun non kategori. Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil analisa kebutuhan pegawai dan hasil usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Kapan Sri Sultan Hamengkubuwono II memerintah? Ia memerintah pada kurun waktu tahun 1792-1828.
-
Kapan Kabinet Hatta II dibentuk? Kabinet Hatta II adalah susunan kabinet ke-9 yang dibentuk pada era perjuangan kemerdekaan.
-
Apa saja yang menjadi tugas utama Kabinet Hatta II? Setiap kabinet memiliki tugas utama untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan negara, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.
-
Kapan Raja Narasinga II memerintah? Dia memerintah sejak tahun 1473.
-
Apa yang ditekankan Ganjar Pranowo kepada pelaku UMKM di Banyumas? Di depan para pelaku usaha, Ganjar menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan secara rutin bagi UMKM agar dapat lebih maju.
-
Siapa saja yang berperan dalam memajukan Kesultanan Banten? Dari hasil pajak cukai barang-barang yang diperjual belikan mampu membuat kota itu berdaulat dan mendorong lahirnya Kesultanan Banten lewat kepemimpinan Sultan Maulana Hasanudin.
"Yang kita butuhkan hanya 2 ribu, itu usulan KPK, itu yang kita butuhkan kok," kata Wahidin saat ditemu di kantornya, Kota Serang, Rabub (6/2).
Mengacu PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, pemerintah pusat berupaya melakukan penyetaraan hak antara pegawai honorer dengan aparatur sipil negara (ASN).
Menanggapi hal itu, Ketua Forum Pegawai ASN nonkategori, Rangga, merasa kecewa atas keputusan Gubernur Banten tentang pemangkasan jumlah tenaga pegawai honer di lingkungan Pemprov Banten.
Dia berharap Pemprov dapat mempertimbangkan kembali pengurangan kuota pegawai honorer tersebut.
"Berharap semua masuk, pemprov jangan menganaktirikan lagi. Baik Kategori maupun nonkategori. Mengakomodir semua jangan ada pengkhususan eks kategori. Semua gitu angkut," katanya.
Baca juga:
Depan Jokowi, Pegawai Harian Lepas Curhat Minta Diangkat jadi PNS
KemenPAN-RB Pastikan Penerimaan PPPK Dibuka 8 Februari
Minat Daftar Penerimaan PPPK Tahap 1 yang Dibuka Februari, Yuk Simak Infonya di Sini
Menkeu Tuntut Peningkatan Kualitas Guru Honorer Seiring Permintaan Gaji Setara UMR
Pemerintah Rencana Beri Tunjangan Guru Honorer Sebesar UMR
MenPAN Syafruddin: Penerimaan 75.000 PPPK Dimulai Februari, Prioritas Untuk Guru