Ada 368 laporan transaksi mencurigakan diterima KPK
Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini pimpinan KPK masih berunding saat tepat mengumumkan penetapan tersangka calon Kepala Daerah, sambil memonitoring beberapa perusahaan yang disinyalir menjadi wadah memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan ada beberapa calon Kepala Daerah berpotensi menjadi tersangka Tindak Pidana Korupsi. Hal ini didasari adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai ratusan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan oleh para calon Kepala Daerah.
Mantan Ketua LKPP itu bahkan mengatakan peluang calon kepala daerah menjadi tersangka sangat besar jika bukti permulaan mencukupi.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Dan PPATK sudah sampaikan laporan hasil pemeriksaan 368 laporan, itu pasti akan jadi bahan kami untuk tindak lanjuti di KPK," ujar Agus di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).
Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini pimpinan KPK masih berunding saat tepat mengumumkan penetapan tersangka calon Kepala Daerah, sambil memonitoring beberapa perusahaan yang disinyalir menjadi wadah memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Oleh sebab itu, ujar Agus, guna menelisik lebih lanjut adanya tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan calon Kepala Daerah, KPK meningkatkan kerjasama dengan PPATK pada sistem Politically Exposed Persons (PEPs).
"Sudah ada nama, kejadian kapan. Nanti akan kesepakatan bersama apa diumumkan sebelum atau sesudah Pilkada," ujarnya.
Baca juga:
KPK-PPATK ingin ada Perpres tentang beneficial ownership
KPK akan umumkan secara terbuka pengganti Heru Winarko
Ketua KPK Agus Rahardjo bicara soal pertemuan tertutup dengan PPATK
Bekali pencegahan korupsi, KPK akan panggil empat Cagub Jabar
Utusan Kedubes dan Parlemen Iran gelar pertemuan dengan pimpinan KPK
Utusan Kedubes dan Parlemen Iran gelar pertemuan dengan pimpinan KPK