Ade Armando sebut UU ITE perlu direvisi

"Undang-undang tersebut sangat tidak jelas, maka hati-hati saja pengguna media sosial bisa masuk penjara dan dihukum."

Kondisi pendidikan di Indonesia yang rendah menjadi salah satu faktor ruang dialog antar masyarakat tertutup. Akibatnya ruang dan media disalahgunakan untuk menyerang hak dan kebebasan orang berpikir untuk menebar rasa permusuhan.

"Membangun kehidupan demokratis di Indonesia sulit. Demokrasi dapat tumbuh dalam kondisi orang-orang mau berpikir," kata Pakar Komunikasi Ade Armando dalam seminar permasalahan situs internet yang bermuatan radikalisme, terorisme dan kebencian SARA di Jakarta, Sabtu (6/6)

Menurut Ade, pendidikan masyarakat di Indonesia masih rendah. Hal ini sulit membuka ruang dialog dengan kelompok yang berbeda pandangan.

"Yang terjadi adalah kehidupan anti demokrasi yang mengedepankan diskriminasi, intoleransi dan kekerasan," ujar Ade.

Mantan penulis buku Televisi Jakarta di atas Indonesia ini, sempat bermasalah karena tulisannya di media sosial mengenai tuhan dianggap menodai agama oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Akibatnya, dia diduga melanggar KUHP Pasal 156 tentang penodaan agama dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Undang-undang tersebut sangat tidak jelas, maka hati-hati saja pengguna media sosial bisa masuk penjara dan dihukum," kata Ade.

Dia menyampaikan bahwa Undang-undang tersebut tidak detail dalam memaparkan bentuk pencemaran nama baik yang potensial membuat masalah. Sehingga Ade berharap peraturan itu dapat direvisi dan diperbaiki.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Program Imprasial Alaraf menjelaskan Undang-undang penodaan agama bersifat multitafsir dan peraturan lawas masa kolonial Belanda. "Sistem hukum Indonesia masih paradoks, dapat mewarisi kebijakan represif dan rentan penyalahgunaan dalam membrangus kebebasan berekspresi," kata Alaraf.

Alaraf merekomendasikan Undang-undang tersebut selayaknya tidak masuk dalam ranah pidana tetapi perdata. Namun, Indonesia sebagai negara demokrasi hal itu dapat diselesaikan lewat ruang-ruang dialog dan komunikasi.

Baca juga:
Menkominfo: Draft revisi UU ITE diajukan ke DPR bulan Juli
Kemenkominfo minta DPR revisi UU ITE, pasal pencemaran nama baik
Polri sebut akibat UU ITE buat orang tak perhatikan KUHP
Meutya Hafid desak pemerintah revisi UU ITE
Pesan di akun Facebook Wisti berujung bui
Berisi sejumlah pasal karet, UU ITE didesak segera direvisi
Florence 'penghina' Yogyakarta divonis hari ini