Agum Gumelar: Penempatan TNI di Jabatan Sipil Harus Sesuai Permintaan
Agum menjelaskan, penugasan TNI di jabatan sipil dasarnya adalah permintaan dari kementerian atau lembaga itu sendiri.
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyebut, penempatan anggota TNI aktif di jabatan sipil tak perlu diatur dalam Undang-Undang. Menurutnya, penempatan prajurit aktif TNI hanya dilakukan jika ada permintaan.
Agum menanggapi hal ini ketika dimintai tanggapan mengenai Revisi Undang-Undang TNI yang tengah digodok. Salah satunya mengatur anggota TNI aktif dapat mengisi banyak jabatan pada lembaga sipil.
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
-
Di mana ledakan gudang amunisi TNI terjadi? Lokasi ledakan Gudang Amunisi Daerah (Gudmurad) Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3) lalu menyisakan pertanyaan.
-
Kenapa Hanum Mega viral belakangan ini? Baru-baru ini nama Hanum Mega tengah menjadi sorotan hingga trending di Twitter lantaran berhasil membongkar bukti perselingkuhan suaminya.
-
Apa yang sedang dilakukan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam video yang viral? Sebuah video memperlihatkan Panglima TNI dengan santai beli nasi di warteg.
-
Kapan ledakan gudang amunisi TNI terjadi? Lokasi ledakan Gudang Amunisi Daerah (Gudmurad) Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3) lalu menyisakan pertanyaan.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
"Oh jangan. Enggak perlu lagi. Sudah jelas. Kalau memang ada permintaan ya. Itu pun berpulang dari TNI nya. Bisa enggak memenuhi permintaan itu. Kalau tidak ada permintaan, jangan coba-coba beri atau TNI kirim orang ke sana. Itu salah itu. Itu yang dicaci maki oleh rakyat waktu itu. Seolah-olah itulah dwifungsi, itu bukan dwifungsi," kata Agum kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).
Agum menjelaskan, penugasan TNI di jabatan sipil dasarnya adalah permintaan dari kementerian atau lembaga itu sendiri. Dia khawatir seolah-olah ada permintaan yang direkayasa sehingga anggota TNI aktif bisa ditempatkan di jabatan sipil.
"Penugasan ini dasarnya adalah permintaan. Kalau katakanlah di satu kabupaten, rakyat aspirasinya bupatinya seorang militer, maka diproses ini, diajukan kepada korem, diajukan ke kodam, diajukan ke Mabes, ada permintaan," ucapnya.
"Tanpa permintaan kita tak bisa taruh anggota kita di mana-mana. Tidak bisa. Harus ada permintaan. Tetapi memang suatu ketika permintaan ini direkayasa. Itu yang salah," ujar Agum.
Mantan Menteri Pertahanan ini lalu menjelaskan dwifungsi ABRI di masa Orde Baru. Dia mengklaim, dwifungsi ABRI membawa bangsa Indonesia ke tujuan nasional.
"Dwifungsi itu adalah suatu peran dari TNI/Polri, ABRI waktu itu bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya untuk bersama-sama membawa bangsa ini ke tujuan nasional. Itu dwifungsi, bukan penugaskaryaan. Penugaskaryaan itu permintaan. Tanpa permintaan tidak ada tugas karya," ujar Agum.
(mdk/tin)