Ahok jadi saksi UPS: Lulung kan mau meringankan, saya memberatkan
Ahok jadi saksi memberatkan dan Lulung meringankan dalam saksi pengadaan UPS di APBD DKI.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap bila harus dipertemukan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung dalam sidang kasus dugaan mark up pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan 2015 atas terdakwa Alex Usman.
Ahok bertekad membongkar semua praktik curang yang diduga terdapat anggaran siluman terkait pengadaan alat UPS itu.
"Bagus dong Lulung kan mau meringankan (Alex Usman), saya mau memberatkan. Seru kan. Nanti saya buktiin semua saya bisa tahu darimana," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (22/1).
Lebih lanjut, dia mengaku akan membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran dalam kasus itu. Bahkan, katanya, DPRD sempat mengusulkan agar anggaran siluman tersebut tetap ada dalam APBD-P 2015.
"Saya udah pernah tulis di DPRD, 'ini apa nenek lo, anggaran nenek lo' gue tulis gitu semua. Makanya saya bisa buktikan bahwa ada APBD siluman. Saya kan ngomong, nanti bersaksi di bawah sumpah," tutur dia.
Ditambahkannya, dia mengaku adanya anggaran siluman tersebut setelah Pemprov DKI menerapkan sistem e-budgeting. Melalui sistem ini, Ahok dapat melihat secara detil penyalahgunaan anggaran yang dimaksud.
"Dan saya juga sudah bilang kalau enggak ada e-budgeting, susah buktiinnya. Buktinya APBD 2015 awal berantem kan, begitu saya paksa e-budgeting sudah enggak bisa diutak atik lagi, Bappeda kita copot ganti-ganti, mereka menuduh saya yang palsu," jelas Ahok.
Seperti diketahui, dalam kasus mark up pengadaan alat UPS ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat tersangka, dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat nama bekas Kasudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman dan Bekas Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman.
Selain dua orang itu, Bareskrim juga sudah menetapkan dua tersangka lain yakni; anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Fahmi Zulfikar (Hanura) dan M Firmansyah (Demokrat).
Dari kabar yang beredar dalam kasus dugaankorupsi APBD DKI Jakarta ini, Bareskrim bakal menetapkan tersangka lain. Diduga kuat, mereka yang akan dijerat adalah dari pihak legislatif, eksekutif atau pun swasta yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 81 miliar.
Baca juga:
Siap jadi saksi memberatkan, Ahok mau bongkar korupsi UPS
Wakil Ketua DPRD DKI sebut pencopotan Lasro Marbun tak adil
Bareskrim limpahkan tersangka UPS ke Kejari Jakarta Pusat
Ahok pecat dua pejabat DKI karena UPS dan anggaran siluman
Ahok: Kalau Lulung Kabareskrim bisa dikriminalisasi saya
Ahok balas tudingan Lulung soal UPS: Yang masalah dia, telak banget
Cerita Ahok doakan Lulung panjang umur karena dituding terlibat UPS
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).