Aksi tolak kenaikan BBM di Surabaya ricuh, 5 pendemo diamankan

"Alasan APBN jebol, sangat tidak masuk akal," kata mahasiswa koordinator aksi ini.

Aksi turun jalan menolak kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) yang digelar puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Surabaya, Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, berujung ricuh, Rabu (19/11).

Akibatnya, beberapa pendemo terpaksa ditindak tegas dan diamankan oleh petugas gabungan dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur.

Sebelum bentrokan antara pendemo dan polisi pecah, para demonstran hanya menggelar orasi dan membakar ban bekas di depan Kantor Gubernur yang sudah diberi kawat berduri dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Polisi tetap membiarkan aktivitas para pendemo tersebut hingga api yang membakar ban bekas itu hampir habis. Namun, bentrokan tak bisa dihindari ketika para mahasiswa dari elemen HMI Kota Surabaya ini mulai berulah dengan merusak kawat berduri yang memagari Kantor Gubernuran.

Bahkan, para pendemo yang menyuarakan kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 17 November malam dan berlaku pada pukul 00.00 WIB (18/11) itu, tak mengindahkan peringatan polisi untuk tidak merusak peralatan milik petugas.

Para pendemo tetap ngotot untuk menemui Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan tetap merusak kawat berduri milik polisi. Tak urung, aksi para demonstran ini terpaksa dibubarkan dengan cara paksa oleh beberapa anggota polisi yang kemudian diikuti oleh anggota lainnya.

Tak hanya membubarkan paksa, petugas gabungan bersenjata lengkap itu juga sempat memukuli para pendemo yang sebelumnya juga menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Timur.

Para pendemo kocar-kacir, beberapa di antaranya ditangkap dan diamankan. Informasinya, ada lima orang yang diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya, namun sudah dilepas kembali. Sementara menurut Korlap Aksi, Adi, kenaikan harga BBM tidak tepat sebab dampaknya berimbas kepada rakyat kecil.

"Seharusnya pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor dan mobil, bukan menaikkan harga BBM. Alasan APBN jebol, sangat tidak masuk akal," kata anggota HMI dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini dalam orasinya.