Alasan hakim kabulkan praperadilan, BG bukan penyelenggara negara

Jabatan Karobinkar yang diemban Budi Gunawan bukan kategori eselon I yang diatur dalam UU KPK.

Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Salah satu pertimbangannya, jabatan Budi sebagai Karo Binkar Polri bukan pejabat negara.

Dalam pembacaan putusan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2), Sarpin mengatakan jabatan Karobinkar SSDM Polri yang diemban Budi pada 2004-2006 tidak termasuk dalam objek yang diatur dalam UU KPK.

"Karobinkar merupakan unsur pelaksana SDM, jabatan administratif golongan IIA, tidak masuk penyelenggara negara, bukan eselon 1," kata Sarpin.

Sebelumnya, hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan atas status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim menyatakan, surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK tidak sah dan tak berdasarkan hukum.

"Penyidikan a-quo tidak memiliki kekuatan hukum tetap," kata Hakim Sarpin dalam sidang vonis praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Namun demikian, tak semua permohonan Komjen Budi diterima oleh Hakim. Separuh dari permohonan Komjen Pol Budi ditolak.

"Menolak seluruh eksepsi termohon dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon," katanya.

Baca juga:
Senang Komjen BG menang, polisi cukur rambut di PN Jaksel
Di hari sidang putusan Komjen BG, Jokowi rapat bahas pariwisata
Polisi langsung sujud syukur praperadilan Komjen Budi dikabulkan
Polisi gembira Komjen BG menang, sampai bopong Kapolres Jaksel
Ahmad Dhani: Jokowi harus lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri
Di tengah massa Komjen Budi, ada bocah berpakaian SD ikut demo