Amankan Pilkada, Polda Sulsel dapat dana hibah dari pemprov Rp 128 miliar
ari nilai itu, Rp 16,78 miliar akan diberikan ke TNI yang juga ikut membantu pengamanan.
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mendapat dana hibah Rp 128 miliar dari Pemprov Sulawesi Selatan untuk pengamanan Pilkada. Dari nilai itu, Rp 16,78 miliar akan diberikan ke TNI yang juga ikut membantu pengamanan.
"Jadi sebelumnya kita ajukan estimasi anggaran pengamanan ke DPRD Sulsel sebesar Rp 203 miliar tapi yang disetujui Rp 128 miliar. Nah dari Rp 128 miliar ini, Rp 16,78 miliar di antaranya ke TNI untuk dibagi ke Kodam, Lantamal dan Koopsau," jelas Kepala Bagian Pembinaan Operasi (Kabag Bin Ops) Polda Sulsel, AKBP Gusti Ngurah Rai, saat sosialisasi dana hibah untuk TNI/Polri dalam pengamanan Pilkada tahun 2018 di aula Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Makassar, Jumat, (9/2).
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Dimanakah letak Pulau Sumba yang menjadi jawaban dari tebak-tebakan 'kuda, berjenggot, luas, serba ada'? Ya, jawaban dari petunjuk kuda, berjenggot, luas, serba ada ini mengarah ke Pulau Sumba.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ngurah Rai sekaligus menegaskan pemberian dana hibah sudah diperkuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang di dalamnya ada klausul pada pasal 9 ayat 6 mengenai situasi kontingensi bahwa pemda wajib sediakan anggaran kontingensi. Jadi, jika ada situasi tertentu maka akan ada penambahan dana.
Ditambahkan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, pengelola dana hibah untuk pengamanan ini adalah Polri. Di antara banyaknya item pengamanan, kata Dicky, yang paling banyak menghabiskan anggaran itu adalah saat pelaksanaan Pilkada di tahap kampanye, pencoblosan dan penetapan karena di tahap-tahap itu banyak kekuatan personel diturunkan.
"Itulah sebabnya dilakukan sosialisasi dana hibah yang melibatkan unsur-unsur perencanaan dan keuangan kedua institusi ini agar semua paham mengenai pengelolaan anggaran yang harus sesuai peruntukan dan tidak boleh fiktif," jelasnya.
Untuk mengawasi penggunaan dana ini akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulsel.
"Kalau dana ini tidak bisa digunakan secara baik maka bisa menjadi temuan penyimpangan oleh BPKP," jelas Dicky Sondani.
Baca juga:
Falsafah 'Resopa Temmangingi' dan karakter orang Sulsel di mata Nurdin Halid
Idealisme membangun kampung satukan NH-Aziz di Pilgub Sulsel
Makna di balik program seragam sekolah gratis NH-Aziz
Syahrul Yasin Limpo tolak jadi juru kampanye Nurdin Halid - Aziz Qahhar
Tokoh pemuda Konghucu puji komitmen pengabdian Nurdin Halid
Ikut pilgub, Nurdin Halid minta restu tiga kali kepada istri
Nurdin Halid bertekad kembalikan kejayaan PSM