Amin Rais sebut ekonomi Indonesia kritis, Jokowi harus putus kontrak

Menurut Amien, ekonomi terpuruk terjadi sejak pemerintahan Soeharto.

2016-03-02 02:05:00

Mantan Ketua MPR, Amin Rais menyebut Bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi 'kritis' di bidang ekonomi. Masih bercokolnya Freeport di Indonesia, kata Amin, adalah bukti kongkrit ketidak berdaulatan Bangsa Indonesia di bidang ekonomi.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum DPP Partai Amanah Nasional (PAN) ini mengingatkan kadernya dan seluruh masyarakat agar segera tersandar akan kondisi tersebut.

"Pertambangan, perbankan, perkebunan, kehutanan, pertanian dan semua sektor ekonomi nasional sudah tidak di tangan bangsa lagi. Ini berdasarkan tax dan figure, jadi saya bukan mengada-ada," kata Amin saat menghadiri acara Pertemuan dan Sosialisasi Pemikiran Amin Rais di Kantor DPW PAN Jawa Timur, Jalan Darmokali, Surabaya, Selasa (1/3).

Menurutnya, kesalahan yang dilakukan pemerintah sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi) adalah melupakan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Praktik monopoli‎ kian marak. Yang kaya makin memonopoli ekonomi dan yang miskin makin jatuh dalam kesengsaraan. Yang salah pelakunya, bukan undang-undang. Kalau UUD 45 dilaksanakan dengan baik, tidak ada ekonomi pasar maupun ekonomi neolib," tegasnya.

Amin berharap, Presiden Jokowi berani memutus kontrak Freeport. Dan jika itu dilakukan, tidak ada undang-undang internasional yang dilanggar. "Jangan pernah mau jadi bangsa kacung, jadilah bangsa yang mandiri. Kalau Jokowi berani putus kontrak Freeport, saya akan akan topi. Bahkan dia (Jokowi) benar-benar mewakili ruh Soekarno," tegasnya.

Kendati demikian, lanjut dia, sepertinya Jokowi juga akan memperpanjang Freeport. "Kita ini bangsa yang aneh, masa pemilik mau dikasih 2 persen sedang penyewa mendapat 98 persen? ‎Berdasarkan literatur internasional, Freeport ini terkenal di seluruh dunia sebagai perusahaan paling skandalus merusak lingkungan."

‎"Karena alasan itu, orang Finlandia dan Swedia menarik sahamnya dari Freeport, karena tak tega Papua dihancurkan ekologinya. Bangsa asing saja tidak tega, kok bangsa sendiri justru malah tenang-tenag, saya nggak paham," sambungnya.

Amin menegaskan, mengembalikan Freeport ke tangan Bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab bersama. "Karena itu, kita perlu mewarisi sifat Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, Bung Kaarno, Bung Haatta, Sutan Sjahrir, agar kita bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan korporasi-korporasi asing itu," tambahnya.

"‎Jika Freeport mampu diselesaikan, saya yakin persoalan Bangsa Indonesia tinggal yang kecil-kecil. Sebab, masalah terbesar negeri ini, bermuara di Freeport. Freeport itu bentuk penjajahan ekonomi bagi Bangsa Indonesia," pungkasnya.

Baca juga:
PKB: Oposisi melemah sehingga kontrol ke pemerintahan berkurang
SMRC: 48 % publik puas kerja kabinet, Jokowi tak usah ragu reshuffle
Makan siang, cara Mega agar JK legowo 'orangnya' di kabinet dicopot?
Istana sebut isu reshuffle banyak bikin orang ngebet jadi menteri
Istana soal Golkar dukung Jokowi-JK: Alhamdulillah wa syukurillah
Amien Rais minta Jokowi undang elemen bangsa sebelum reshuffle
Hukuman mati jadi rapor merah Jokowi-JK di bidang HAM selama 2015

(mdk/gil)