Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Tahap Satu Capai Rp510 Miliar
Pembangunan ibu kota baru negara Indonesia terus berlangsung. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Muliadi menyebutkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp510 miliar untuk tahap satu.
Pembangunan ibu kota baru negara Indonesia terus berlangsung. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Muliadi menyebutkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp510 miliar untuk tahap satu.
"Dalam dokumen RKP (rancangan kerja pemerintah) 2022, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp510 miliar untuk pembangunan ibu kota negara baru tahap satu," ujar Muliadi di Penajam, Selasa (12/10). Dikutip dari Antara.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Siapa yang menginginkan Palangka Raya jadi Ibu Kota? Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
Pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut merupakan proyek dan program prioritas nasional.
Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ikut serta dalam pembangunan ibu kota negara dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana.
Semua bakal dilakukan secara terbuka dan seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berminat bekerja sama dengan kontraktor pelaksana silakan mendaftar.
"Karena proyek nasional, tentu saja untuk rekrutmen tenaga kerja dan kerja sama mempunyai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi," ucap Muliadi.
"Silakan warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kapasitas dan keahlian, tenaga kerjanya dipersiapkan untuk berpartisipasi bangun ibu kota negara baru," tambahnya.
Diharapkan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta kontraktor pelaksana bisa merekrut tenaga kerja lokal.
"Sejak awal pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota negara baru," jelas Muliadi
Pemerintah pusat juga meminta Real Estate Indonesia atau REI ikut mendukung pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga:
Presiden Bisa Tunjuk dan Copot Pimpinan di Ibu Kota Baru
Jubir Presiden: Menumbuhkan Habitus Indonesia Maju Merupakan Prinsip Perpindahan IKN
Bos Bappenas: Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Baru Telah Dimulai
Pemerintah Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Akan Selesai dalam 3-4 Tahun
Pemerintah Serahkan Surat Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota ke DPR