Anggota DPRD DKI ini cuma ketawa disebut terima suap dari Podomoro
Mery mendukung penuh jika KPK mengusut tuntas kasus suap pembahasan raperda soal reklamasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan aliran suap kepada beberapa anggota DPRD DKI selain M Sanusi dalam kasus suap Agung Podomoro Land. Kabarnya, tak hanya Sanusi tapi banyak anggota DPRD DKI yang terima suap demi memuluskan pembahasan raperda tentang reklamasi di Teluk Jakarta.
Isu yang merebak, anggota DPRD DKI mendapatkan paket jalan-jalan ke luar negeri saat perayaan tahun baru 2016 lalu. Ada juga yang disebut mendapatkan mobil Alphard.
Menanggapi itu, anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Mery Hotma mendukung penuh langkah KPK untuk menyelidiki dugaan aliran dana suap itu.
"Itu tugas KPK untuk menuntaskan kasus suap ini, dan harus kita dukung," kata Mery ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa, (5/4).
Ketika ditanya tentang kemungkinan mendapat dana suap, Mery menepis keras. Dia mengaku sama sekali tidak mendapat dana tersebut.
Baca juga:
Hari ini KPK periksa Sanusi saksi tersangka bos Agung Podomoro
Ini kata Podomoro puluhan DPRD DKI diduga terima suap Perda Zonasi
Ahok mulai malas dan pusing bahas Raperda zonasi
Mau diperiksa KPK sebagai saksi Sanusi, Presdir Podomoro bungkam
Posisi M Sanusi di DPRD DKI akan digantikan Dwi Ratna
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
"Kalau itu no comment lah. Kapan dan di mana itu diberikan, saya hanya bisa ketawa. Ini politik jadi untung saya sudah siap mental," jelas dia.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).
PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
Baca juga:
Posisi M Sanusi di DPRD DKI akan digantikan Dwi Ratna
Mau diperiksa KPK sebagai saksi Sanusi, Presdir Podomoro bungkam
Ahok mulai malas dan pusing bahas Raperda zonasi
Ini kata Podomoro puluhan DPRD DKI diduga terima suap Perda Zonasi
Hari ini KPK periksa Sanusi saksi tersangka bos Agung Podomoro
Cerita Ahok murka dua kali coret usulan DPRD DKI
Taktik Taufik kurangi kewajiban pengembang di proyek reklamasi