Anies Sebut Biaya Haji Rp93 Juta Mahal, DPR: Sudah Proporsional, Rasional dan Terjangkau

Komisi VIII DPR RI merespons kritikan Calon Presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan yang menyinggung mahalnya biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengakui awalnya biaya haji mencapai Rp105 juta. Namun karena mendapat banyak kritikan akhirnya biaya haji yang disetujui DPR dan pemerintah Rp93 juta.   

"Setelah kami melakukan pembahasan siang malam di DPR, akhirnya kami bisa menemukan angka pada posisi Rp93 juta. Kenaikannya sebesar 3 persen dari biaya tahun 2023," ujar Ashabul Kahfi saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Kemenag Sulsel, Kamis (6/12).

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel ini menyebut BPIH sebesar Rp93,4 juta sudah sangat proporsional, rasional, dan juga terjangkau.

Tak hanya itu, Kahfi mengaku keputusan penetapan BPIH sebesar Rp93,4 juta bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji yang ada di BPKH.

"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau dan terpenting juga bisa menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji yang ada di BPKH," kata Kahfi.

Kahfi menjelaskan keberadaan BPKH adalah bagaimana menyiapkan nilai manfaat bagi jemaah haji secara berkesinambungan. Ia mengaku BPKH juga bertugas menghitung prosentase secara berimbang antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat.

"Bisa saja kita tekan lagi biaya haji, katakanlah di angka Rp50 juta, tapi kan konsekuensi nilai manfaat yang kita turunkan. Nah, sementara jemaah haji yang antre masih banyak, masih ada 5,3 juta yang juga ingin mendapatkan nilai manfaat yang sama," urainya.

Kahfi menambahkan untuk tahun ini ada kebijakan baru untuk calon jemaah haji soal pelunasan. Ia menyebut untuk tahun ini calon jemaah haji bisa mencicil untuk pelunasan BIPIH.

"Kita kan juga memberikan keringanan terhadap jemaah untuk melakukan menyicil sebanyak empat kali. Jadi ini kenaikannya Rp3 juta dari biaya haji tahun 2023," sebutnya.

Sementara terkait masa tunggu keberangkatan jemaah haji Kabupaten Bantaeng sampai 47 tahun, Kahfi mengaku hal tersebut merupakan dampak dari tingginya keinginan warga mendaftar haji. 

"Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, (masa tunggu haji Kabupaten Bantaeng) hampir 47 tahun. Nah, olehnya itu kita berharap mudah-mudahan setiap tahun ada penambahan kuota," kata dia.

Kahfi mengungkapkan untuk keberangkatan haji tahun 2024, pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 20 ribu. Dari jumlah tersebut, 801 di antaranya untuk Sulsel.

"Nah, tahun ini kan Sulsel akan dapat tambahan 801 jemaah. Insya Allah itu kita akan distribusikan secara proporsional ke kabupaten-kabupaten di Sulsel," tuturnya.

Sebelumnya Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan, tengah membahas mengenai mahalnya biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. Anies bertekad mau menurunkan biaya haji menjadi lebih murah.

"Saat ini kami sedang melakukan pembicaraan soal itu. Satu adalah tentang bagaimana menurunkan biaya haji," kata Anies.

Selain menurunkan biaya haji, Anies juga berkeinginan untuk menambah kuota jemaah haji yang berangkat ke tanah suci. 

"Jadi biaya diturunkan yang kedua kuotanya ditambah," ujar Anies.

Anies berencana dapat menambah kuota jemaah haji hingga kisaran 20.000-30.000 jemaah. Namun, dia mengaku senang dengan jumlah kuota haji yang sudah ada saat ini.

"Alhamdulillah terima kasih pemerintah sekarang sudah meningkatkan kalau tidak salah 10.000, 10.000 jamaah haji. Kita berusaha untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa sampai 20.000-30.000 jamaah haji," ujar Anies.