Badan Gizin Sebut Program Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Mulai 2 Januari 2025, Begini Rencana Penerapannya
Presiden Jokowi, menurut Dadan, menginginkan program ini tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.
Badan Gizi Nasional langsung bekerja setelah Presiden Jokowi melantik Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Salah satu tugas badan ini dalam rangka menurunkan angka stunting di Tanah Air lewat program makan siang bergizi gratis.
Dadan mengatakan, target pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis bagi kelompok yang membutuhkan akan dimulai tanggal 2 Januari 2025 di Indonesia. Atau, setelah pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.
- Program Makan Bergizi Gratis Berikan Banyak Dampak Positif, Diharapkan Harus Terus Berlanjut
- Menteri Anas dan Badan Gizi Siapkan Skema Program Makan Bergizi Gratis
- Kepala Badan Gizi Nasional Targetkan Eksekusi Program Makan Bergizi Gratis Mulai 2 Januari 2025
- Jokowi Alokasikan Biaya Makan Bergizi Gratis dalam Anggaran Pendidikan di Tahun 2025
"Secepatnya. Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan, langsung seluruh Indonesia," ujar Dadan. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (20/8).
Mengenai skema penyaluran program tersebut, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.
Presiden Jokowi, menurut Dadan, menginginkan program ini tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.
"Beliau inginkan agar badan gizi tidak cuma melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," katanya.
Sebagai contoh, daun kelor akan dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi.
Nantinya, pelaksanaan program tersebut melalui unit pelayanan di tiap daerah. Dengan rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh Presiden.
"Ini kan badan nasional, nantinya ada unit pelayanan di tiap wilayah," katanya.