Bahayanya jika pro khilafah dan ISIS tunggangi gerakan #2019GantiPresiden

Keterlibatan kelompok pro ISIS di Indonesia dengan mendukung gerakan #2019GantiPresiden bukanlah demi memperjuangkan demokrasi itu sendiri. Namun sekadar menunggangi demokrasi demi tujuan akhirnya mengganti sistem pemerintahan dan bernegara.

2018-09-10 20:03:00

Sejumlah pihak menduga keterkaitan antara aksi #2019GantiPresiden dengan gerakan khilafah dan pro ISIS di Indonesia. Direktur Pelaksana Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (Pakar) Adhe Bhakti, menilai keterlibatan kelompok pro ISIS di Indonesia dengan mendukung gerakan #2019GantiPresiden bukanlah demi memperjuangkan demokrasi itu sendiri. Namun sekadar menunggangi demokrasi demi tujuan akhirnya mengganti sistem pemerintahan dan bernegara.

"Jadi bukan peduli pada esensi demokrasinya, tapi betul-betul take advantage (mengambil keuntungan) pada momentum itu," kata Adhe Bhakti, kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/9).

Adhe menuturkan, kelompok pro ISIS Bekasi pimpinan Abu Nusaibah turut hadir dalam aksi 411 soal penistaan agama yang dilakukan Ahok. Tapi kehadiran mereka disebut Adhe bukan karena peduli soal penistaan agama atau pilkada DKI Jakarta saat itu.

"Tapi mereka concern jika terjadi chaos dan rusuh, mereka akan merebut senjata dari polisi dan tentara yang berjaga. Sebab revolusi, pergantian kekuasaan atau kerusuhan untuk itu hanya bisa dilakukan ketika mereka sudah bisa menguasai persenjataan. Inilah yang akan berbahaya jika gerakan ini dimanfaatkan oleh kelompok pro ISIS," beber Adhe.

Di menjelaskan ISIS adalah kelompok teroris dengan menggunakan agama sebagai kedok. Kelompok ini berdiri dan menyebar ke belahan dunia, termasuk ke Indonesia sejak 2014. Di Indonesia, para pendukungnya menyebut dirinya sebagai Jemaah Ansharut Daulah (JAD) atau Jemaah Ansharut Khilafah (JAK). Para anggotanya terlibat aksi kekerasan dan terorisme sejak 2014. Dari mulai membunuh anggota polisi, masyarakat umum, tempat ibadah dan yang lainnya dengan cara aksi bom bunuh diri.

"Pada Mei 2018, para pendukung ISIS melakukan kerusuhan di rutan Mako Brimob dengan cara mengorok leher salah satu anggota polisi dengan menggunakan pecahan kaca. Selepas itu, mereka melakukan penyerangan pada anggota polisi dengan cara aksi bom bunuh diri seperti terjadi di Surabaya," bebernya.

Adhe menegaskan, kelompok ISIS adalah kelompok anti demokrasi. Jadi mereka tidak ikut dalam proses demokrasi seperti melakukan pencoblosan di bilik suara. Sebab bagi mereka, siapa saja pemerintah yang tidak menggunakan hukum Al-Quran adalah thagut, meskipun pemimpinnya beragama Islam.

Tak hanya itu, meski pemerintahan tersebut sudah menggunakan dengan hukum Islam seperti Negara-negara di Timur Tengah, namun dianggap tidak sesuai dengan aliran keagamaan mereka, juga disebut murtad dan juga thagut.

Dan Indonesia, lanjut dia, termasuk negara yang diyakini sebagai negara thagut itu. Oleh karena itu wajib diperangi dan melakukan pemberontakan dengan cara teror.

"Mereka melakukan terror itu bertujuan untuk melemahkan pemerintah Indonesia untuk kemudian ketika terjadi pelemahan, mereka akan bergerak membuat huru hara guna merebut kekuasaan," ulasnya.

Pada titik itulah gerakan aksi #2019GantiPresiden dimanfaatkan oleh kelompok itu demi mendapatkan momentum. "Bukan pertama-tama demi demokrasi itu sendiri, tapi demi mencapai tujuan akhir mereka mengganti sistem yang ada di Indonesia saat ini," tandasnya.

Baca juga:
Gerindra pastikan pendaftaran #2019PrabowoPresiden tak langgar hukum
Mewaspadai pola radikalisme seperti Suriah yang diimpor ke Indonesia
Gerakan #2019GantiPresiden dinilai tidak surutkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf
Fadli Zon: Jangan mentang mentang Yasonna dari partai penguasa bisa seenaknya
Kapolres Samarinda masih pikir-pikir beri izin deklarasi #2019GantiPresiden

(mdk/bal)