Bakal Calon Wali Kota Malang Yaqud Ananda Gudban diperiksa KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 24 anggota DPRD Kota Malang selama kurun 2 hari. Salah satu yang diperiksa adalah politikus Partai Hanura, Yaqud Ananda Gudban yang juga salah satu bakal calon Wali Kota Malang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 24 anggota DPRD Kota Malang selama kurun 2 hari. Salah satu yang diperiksa adalah politikus Partai Hanura, Yaqud Ananda Gudban yang juga salah satu bakal calon Wali Kota Malang.
Nanda, demikian panggilan Yaqud Ananda Gudban, menuturkan telah memenuhi surat panggilan guna pemeriksaan oleh KPK di Mapolres Batu. Kedatangannya dalam kapasitas sebagai saksi kasus suap mantan Ketua DPRD Mohammad Arief Wicaksono (MAW).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Sebagai warga negara yang taat pada hukum, saya hadir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi di Mapolres Batu," kata Ya'qud Ananda Gudban, Selasa (6/2).
Nanda menambahkan, posisinya sama dengan anggota DPRD lain yang diperiksa secara maraton oleh KPK atas kasus tersebut. Sebanyak 43 anggota DPRD Kota Malang dijadwalkan menjalani pemeriksaan dengan jadwal sesuai dengan panggilan masing-masing.
"Tadi selesai pemeriksaan jam 11 siang," tegasnya.
Nanda yakin tidak terlibat dalam kasus yang menyeret mantan Ketua DPRD Kota Malang Mohammad Arief Wicaksono (MAW) dan Djarot Edy Sulistyono, Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Kini proses sidang kedua terdakwa sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.
"Sejak awal saya meyakini tidak terlibat dalam kasus ini. Saya mendukung sepenuhnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kota Malang," tegasnya.
Hari ini, sebanyak 12 anggota DPRD Kota Malang diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan terkait kasus korupsi gratifikasi APBD 2015 dan pembangunan kembali jembatan Kedungkandang.
Nama-nama yang diperiksa hari ini di antaranya Salamet, Yaqud Ananda Gudban, Choirul Amri, Teguh Mulyono, Erni Farida, Mulyanto, Indra Tjahyono, Asia Iriani, Afdhal Fauza, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Ribut Harianto.
Selain itu, KPK juga memeriksa dua staf ahli Wali Kota Malang Handi Priyanto, Staf Ahli Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia, serta Mulyono, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik.
Baca juga:
Kasus gratifikasi APBD 2015, 12 DPRD & 2 staf ahli Kota Malang kembali diperiksa KPK
Dalami kasus gratifikasi APBD 2015, KPK periksa 12 anggota DPRD Malang
Eks Ketua DPRD Kota Malang usai diperiksa KPK terkait suap APBD
Kasus suap, Direktur PT Hidro Tekno Indonesia resmi ditahan
Kasus korupsi DPRD Kota Malang, KPK tahan Direktur PT Hidro Tekno Indonesia