Bamsoet minta BKPM gandeng PPATK telusuri dana investasi sektor digital
Bamsoet minta BKPM gandeng PPATK telusuri dana investasi sektor digital. Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menambahkan, investasi di sektor digital memang terlihat masif. Di Indonesia pun tumbuh banyak perusahaan rintisan atau start-up.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menertibkan administrasi dan pendataan investasi di sektor usaha digital. Sebab, sampai saat ini tidak ada data valid tentang dana dari mancanegara yang masuk ke Indonesia untuk investasi sektor digital.
"Agar BKPM mendesak investor sektor digital untuk tertib administrasi dan pendataan investasi digital, sehingga dapat diketahui sumber dana investasinya dan dipastikan tidak melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/5).
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang menjadi latar belakang Bambang Pramujati menjadi dosen? Latar belakang akademik yang mumpuni menjadi modal Pramu menjadi pendidik di perguruan tinggi. Ia pun memilih mengabdi di almamaternya, ITS.
-
Apa yang dilakukan Soekarno untuk menyerap aspirasi warga Bandung? Menyandang gelar baru sebagai pemimpin partai dia mulai bergerilya, menjadwalkan mencari aspirasi dari kampung ke kampung.
-
Siapa saja yang dipenjara bersama Soekarno di Jalan Banceuy? Ia diculik pasukan kolonial dan dijebloskan ke sebuah penjara kuno di Jalan Banceuy, bersama tiga tokoh lain, yakni R. Gatot Mangkoepradja (Sekretaris II PNI), Maskoen Soemadiredja (Sekretaris II PNI Bandung), dan Soepriadinata (Anggota PNI Bandung).
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menambahkan, investasi di sektor digital memang terlihat masif. Di Indonesia pun tumbuh banyak perusahaan rintisan atau start-up.
Yang jadi persoalan, kata Bamsoet, selama ini pemerintah kesulitan melacak sumber dana pelaku usaha di sektor digital. "Padahal dana dari luar negeri yang masuk untuk investasi digital harusnya terealisasi dengan baik," ujar dia.
Bamsoet pun mengharapkan BKPM berkoordinasi dengan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk mengetahui sumber dana investasi digital yang masuk melalui administrasi dan pendataan investasi digital di BKPM.
Selain itu, Bamsoet juga meminta BKPM melakukan studi banding ke negara-negara penyimpan modal asing terkemuka seperti Singapura dan Swiss. Tujuannya adalah menyerap pengalaman kedua negara itu, terutama dalam hal regulasi.
"Lakukan benchmarking (studi banding, red) untuk mengetahui tata cara yang aman dalam menerima investasi digital sesuai peraturan perundangan negara Republik Indonesia yang berlaku, serta melakukan sosialisasi terhadap pendaftaran administrasi investasi digital dan membuat regulasi untuk mempermudah para investor dalam menginvestasikan dana untuk memperkuat perekonomian Indonesia," tandasnya.
Baca juga:
Selalu siap dikritik, Bamsoet komitmen jaga DPR sebagai pilar demokrasi
Hari Buruh, pemerintah diingatkan persaingan dengan tenaga kerja asing
Ketua DPR harapkan pelaku UMKM makin melek digital
Tutup masa sidang, Bamsoet harap pemerintah setujui anggaran DPR Rp 7,7 T
Ketua DPR minta semua pihak respons data UNICEF soal eksploitasi anak
Hadapi mudik Lebaran 2018, Bamsoet soroti kondisi jembatan tua di Pantura
Ketua DPR usulkan rapat gabungan bahas maraknya TKA pekerja kasar