Bandar Narkoba Gunakan Drone untuk Awasi Aparat, Komisi III: Polisi Harus Lebih Canggih
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun turut memberi apresiasi atas operasi masif yang dilakukan oleh Polri.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun turut memberi apresiasi atas operasi masif yang dilakukan oleh Polri.
- Modus Baru Pengedar Narkoba, Menggunakan Drone
- Kronologi Penggerebekan Kampung Bahari, Alat Isap Sabu hingga Drone Pengintai Disita
- Upaya Bandar Narkoba Kampung Bahari Lolos Penggerebekan Polisi, Pasang CCTV hingga Granat Asap dan Senpi
- Ancaman Perang dari Serangan Udara, Poltekad Bikin Sendiri Drone Burung, Kolonel Nur Rachman 'Mendukung Untuk Pengintaian'
Bandar Narkoba Gunakan Drone untuk Awasi Aparat, Komisi III: Polisi Harus Lebih Canggih
Lapak narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, digerebek polisi. Dari lokasi tersebut polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paket sabu hingga senjata tajam (sajam). Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi, Rabu (17/7), menyebut pihaknya mengamankan 46 orang dalam penggerebekan narkoba di Kampung Boncos ini. Terpisah, sebelumnya diketahui Polri juga sempat melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Sabtu (13/7) lalu. Di sana, polisi menemukan apotek narkoba, sajam, hingga drone yang digunakan untuk mengawasi kegiatan dari aparat.
Terkait itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun turut memberi apresiasi atas operasi masif yang dilakukan oleh Polri. Legislator Dapil DKI Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Utara dan Jakarta Barat tersebut menilai, langkah Polri untuk melakukan sterilisasi terhadap wilayah 'kampung narkoba' itu sudah tepat.
"Kampung narkoba ini sudah jadi seperti masalah laten di Jakarta, dan sebagai warga asli Jakarta, saya prihatin sekali. Isu narkoba di Kampung Bahari itu saja sudah ada sejak tahun 2013, 11 tahun yang lalu, bahkan saya pun belum jadi anggota legislatif kala itu. Dan tiap tahun pasti digerebek polisi, 2022 iya, 2023 iya, tapi besoknya tetep aja beroperasi lagi, kayak nggak takut sama aparat. Malah kemarin terungkap kalau mereka beroperasi pakai cara-cara yang lebih canggih lagi. Jadi saya kira perlu ketegasan lebih dalam menyelesaikan situasi ini. Jangan terus-terusan dibiarkan, nanti masyarakat semakin khawatir dan jadi berspekulasi," ujar Sahroni dalam keterangan (18/7).
Lebih lanjut, Sahroni meminta Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas sekaligus inklusif terhadap wilayah-wilayah ‘kampung narkoba’ ini. Menurutnya, selain melakukan penangkapan, polisi juga wajib membina para warga yang berpotensi telah terpapar narkoba.
"Saya harap Polda Metro Jaya, BNN, dan pihak terkait lainnya, bisa bina wilayah perkampungan tersebut. Bikin program pemberdayaan agar warganya tidak bergantung hidup pada narkoba lagi. Mau itu UMKM, pelatihan skill, atau apa pun itu. Karena walaupun penangkapan dan pemusnahan barang bukti itu bagus, tetapi tetap tidak akan bisa menyelesaikan masalah jangka panjangnya. Yang perlu kita lakukan adalah mencabut akar permasalahannya, ubah perilaku masyarakatnya, jauhi mereka dari ketergantungan terhadap narkoba. Baik secara fisik maupun ekonomi. Kalau masih ada yang berani terlibat, hukum berat," tambah Sahroni.
Sebab menurut Sahroni, masyarakay di wilayah ‘kampung narkoba’ tersebut, biasanya bukan hanya ketergantungan dari aspek konsumsi narkoba saja, tetapi juga perputaran ekonomi dari penjualannya.
"Karena udah jadi semacam budaya buruk di sana, lingkaran setan. Terbiasa beli makan dari uang hasil narkoba. Itu yang harus kita ubah jika ingin tuntaskan masalah ini," tutup Sahroni.